Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi Soal Usulan Pansus Kerusuhan 22 Mei
"Kami usul bentuk Pansus kerusuhan 22 mei, Anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka yang mengalami akses hukum dan informasi," kata Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membahas Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2020 hari ini. Rapat itu diwarnai interupsi soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerusuhan 22 Mei.
"Kami usul bentuk Pansus kerusuhan 22 mei, Anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka yang mengalami akses hukum dan informasi," kata Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6).
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Anggota Fraksi PKS yang lainnya, Refrizal menilai pansus ini perlu dibentuk. Dia pun menegaskan pembentukan pansus tersebut juga tidak bertentang dengan Undang-Undang.
"Saya sampaikan kita harus memperjelas, baik itu melalui angket atau interpelasi, dan hak itu tidak melanggar Undang-Undang. Ini adalah UU MD3. DPR punya hak untuk itu. Saya ingin hak ini digunakan sehingga rakyat tahu peristiwa tanggal 21-22 (Mei) ini berapa orang yang dibunuh. Jangan mengentengngkan nyawa manusia," ujar Refrizal.
Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun tidak sependapat dengan usulan tersebut. Dia menyarankan kasus itu diserahkan sepenuhnya pada pemerintah.
"Pandangan saya kurang tepat, kita berikan kepercayaan kepada pemerintah secara sunggu-sungguh, masyarakat bisa menilai, media juga bisa mengungkap, apa yang terjadi dibalik semua ini," ungkapnya.
Politikus PDIP, Arteria Dahlan juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, polisi sudah bekerja profesional dalam menangani kerusuhan 22 Mei.
"Kami melihat yang dilakukan aparat kepolisian yang dilakukan TNI, polisinya rakyat, TNI adalah tentara rakyat, yang dilakukan kemarin sekedar melindungi eksistensi negara melindungi segenal tupah darah Indonesia, melindungi Bawaslu, melindungi KPU. Polisi diberikan bom molotov, rumah polisi dibakar, itu simbol negara," tegas Arteria.
Baca juga:
Tersangka Iwan Mengaku Diperintah Kivlan Zen Beli Senjata dan Bunuh 4 Tokoh
Polisi Ungkap Senjata Api Milik Mayjen Purn S Masih Berfungsi & Membahayakan
Ketum Baladhika Dahlia Zein Bantah Rancang Kerusuhan 21-22 Mei
Majalah Tempo Siap Ikuti Proses di Dewan Pers Terkait Laporan eks Komandan Tim Mawar
Usai di Dewan Pers, Eks Komandan Tim Mawar Laporkan Majalah Tempo ke Polisi