Ratusan warga pro-Semen Rembang bakal geruduk Komnas HAM

Ratusan warga pro-Semen Rembang bakal geruduk Komnas HAM. Ratusan warga 5 desa yang ada di ring 1 pabrik semen PT Semen Indonesia Rembang akan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (17/4) besok. Mereka akan meminta (Komnas HAM) meninjau kembali permintaan penutupan pabrik tersebut.

Ratusan warga 5 desa yang ada di ring 1 pabrik semen PT Semen Indonesia Rembang akan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (17/4) besok. Mereka akan meminta (Komnas HAM) meninjau kembali permintaan penutupan pabrik tersebut.

Tim Penyelamat Aset Negara yang mendampingi warga ring 1 Mahendradatta mengatakan, ada 7 ribu warga dari 5 desa yang berada di ring 1 pabrik semen Rembang, selama ini mereka tidak didengar suaranya. Yakni Desa Tegaldowo, Kadiwongo, Pasucen, Kajar, dan Timbrangan.

"Ada 7 ribu warga dari lima desa yang memberikan kuasa hukum kepada kami. Mereka meminta agar pabrik Semen Indonesia tetap beroperasi. Mereka yang selama ini ramai-ramai mengatasnamakan warga Rembang itu bukan warga Rembang, mereka warga Pati," ujar Mahendradatta kepada wartawan di Solo, Minggu (14/4).

Mahendradatta menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, pabrik Semen Rembang selama ini memberikan banyak manfaat. Warga menilai Komnas HAM terburu-buru mengeluarkan keputusan penutupan pabrik semen.

"Mereka mengambil keputusan itu hanya berdasarkan data dari mereka yang mengatasnamakan warga Rembang, tanpa melihat sendiri secara langsung," jelasnya.

Aksi penolakan pabrik semen Rembang tersebut lanjut Mahendradatta, sarat dengan kepentingan politis. Efeknya adalah kedudukan dalam pemerintahan. Padahal pabrik semen Rembang adalah pabrik semen milik negara yang sahamnya dimiliki negara dan publik dan tidak dimiliki asing.

"Kami mempertanyakan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikeluarkan khusus untuk Pabrik Semen Rembang. Padahal KLHS seharusnya dilakukan di seluruh kawasan pabrik semen, sementara di kawasan tersebut tidak hanya berdiri PT Semen Indonesia saja tetapi juga puluhan pemegang izin usaha pertambangan lainnya," tandasnya.

Hasil KLHS, kata dia, tidak diperbolehkan untuk penambangan, namun bahan tambangnya bisa membeli dari usaha tambang di sekitarnya. Ini aneh. Padahal otoritas daerah sudah mengeluarkan izin penambangan akan tetapi memang harus ada batasannya.

"keberadaan pabrik semen Rembang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pabrik tersebut milik BUMN dengan nilai investasi mencapai Rp 4,7 triliun. Beroperasinya pabrik semen itu akan sangat membantu pembangunan infrastruktur karena harga semen akan lebih murah," jelasnya lagi.

Selain itu, lanjut dia, juga bisa meningkatkan perekonomian serta pendidikan warga setempat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Apalagi daerah tersebut merupakan lahan tandus.

Ketua Tim Penyelamat Aset Negara, Achmad Michdan, menambahkan pihaknya justru mempertanyakan aksi warga yang mengatasnamakan warga Rembang tersebut.

"Mereka itu bukan warga Rembang, tap warga Pati, sementara di Pati juga berdiri pabrik semen tapi mereka tidak bersuara seperti ini," ucapnya.

Tim penyelamat aset negara juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah termakan isu terkait beroperasinya pabrik semen tersebut. Selama ini, banyak elemen masyarakat yang latah melakukan aksi demo menuntut penutupan pabrik semen, tanpa mengetahui kondisi yang terjadi sebenarnya.

Baca juga:
Masih berpolemik, Semen Indonesia nekat operasikan pabrik Rembang
Tolak pabrik semen, petani Kendeng tabuh lesung di Istana
Kunjungan Komisi IV DPR disambut dukungan pembangunan pabrik semen
Profesor LIPI tuding banyak salah info di aksi tolak pabrik semen
Tolak pabrik semen Kendeng, aktivis geruduk Kementerian BUMN