Rencana Menteri Yuddy pangkas 1 juta PNS dikecam DPRD Bali
Kebijakan itu akan menimbulkan pengangguran baru.
Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memangkas 1 juta PNS di seluruh Indonesia, menimbulkan reaksi dewan provinsi Bali. Kebijakan itu dinilai akan membuat dampak buruk bagi keluarga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan, kebijakan pemangkasan terhadap PNS itu, akan meningkatkan jumlah pengangguran.
"Saya sama sekali tidak setuju karena akan membawa dampak luas pada kehidupan ekonomi pegawai dan keluarganya. Kalau kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, bukan hanya satu juta orang PNS saja yang kehilangan pekerjaan melainkan akan semakin banyak anggota keluarga yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah karena semua ditanggung oleh anggota keluarga yang menjadi PNS tersebut," tegas Sugawa di Denpasar, Kamis (2/6).
Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta juga menolak keras rencana pemangkasan jumlah PNS tersebut. Dia menuding menteri Yudi doyan membuat kebijakan, namun tidak pernah bisa dilaksanakan. Pemangkasan 1 juta PNS itu, kata dia, telah meresahkan masyarakat.
"Menteri satu ini sering membuat statement yang selalu dapat meresahkan masyarakat," ungkap politisi PDIP ini.
Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa. Dia menilai, Menpan RB membuat kebijakan yang memantik keresahan PNS. Menteri Yudi seharusnya memikirkan dampak kebijakan tersebut.
"Harus memikirkan keluarga dan anak pegawai yang bersangkutan ketika kena pemangkasan atas kebijakan menteri itu. Selain terjadi peningkatan pengangguran, juga dikhawatirkan akan terjadi anak-anak putus sekolah. Sebab, tulang punggung keluarga sudah kehilangan pekerjaannya. Saya tidak setuju dengan wacana pemangkasan PNS. Ini kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan," tegasnya.
Menurut Suyasa, menteri Yudi seharusnya melakukan moratorium perekrutan calon PNS, bukan memangkas jumlah PNS yang sudah ada. "Kita setuju moratorium pengangkatan pegawai sampai mencapai jumlah ideal, akan tetapi kita tidak setuju ada pemangkasan," kata politisi muda asal Karangasem ini.
Baca juga:
Istana: Pengurangan 1 juta PNS masih sebatas wacana Kemenpan RB
Kabar terbaru, THR PNS cair bulan ini dan gaji ke-13 di Juli
DPR sebut rencana pemerintah pecat 1 juta PNS timbulkan masalah baru
Wakil Ketua DPR nilai PHK bisa telantarkan keluarga PNS
Ramadan, jam kerja PNS di Yogyakarta dikurangi 5 jam dalam sepekan
Begini cara hitung uang makan yang diterima PNS
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang dilakukan PSSI untuk Timnas Indonesia? PSSI telah memperketat keamanan untuk Timnas Indonesia setelah insiden Dimas Drajad yang kehilangan ponselnya saat berlatih di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, yang berpangkat Kombes Pol, menyatakan bahwa PSSI telah menugaskan 20 petugas kepolisian dan 10 tenaga keamanan internal untuk mengawasi Timnas Indonesia.