Repdem diminta belajar sejarah Bung Karno
Repdem diminta belajar sejarah Bung Karno. Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah berpesan kepada para kader Repdem untuk belajar sejarah agar mengetahui apa yang telah terjadi.
Organisasi sayap PDIP Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem), menggelar acara bertajuk melawan gerakan de-Soekarnoisasi Jilid II. Acara tersebut sebagai rangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni lalu.
Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah dalam pidatonya menyampaikan sejarah Bung Karno ketika digulingkan karena isu PKI. Kendati tidak pernah terbukti bahwa Bung Karno seorang komunis. Namun dengan serangan yang bertubi-tubi akhirnya bapak bangsa itu tumbang. Padahal Bung Karno sudah berusaha membangun Indonesia dengan konsep pembangunan nasionalis.
"Tidak pernah ada bukti tapi faktanya dia jatuh," kata Basarah, di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (9/6).
Menurut dia, akibat isu komunis juga Bung Karno akhirnya dimakamkan di Blitar. Padahal dalam surat wasiatnya Bung Karno ingin dimakamkan di Bogor.
"Karena di Blitar adalah markas utama Partai Komunis Indonesia," ujar Basarah.
Dia mengatakan, tidak hanya masa Bung Karno, hingga saat ini isu PKI dan isu komunis terus menghantam PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, hal itu bertujuan untuk menghancurkan partai berlambang moncong putih tersebut.
"Isu PKI dan isu komunis adalah isu yang paling seksi untuk menghancurkan PDIP," katanya.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada para kader Repdem untuk belajar sejarah agar mengetahui apa yang telah terjadi. Basarah juga meminta Repdem melawan de-Soekarnoisasi.
Selain Ahmad Basarah, dalam acara itu juga dihadiri oleh ketua umum Repdem Masinton Pasaribu, Ketua DPN Repdem Wanto Sugito, bakal calon Bupati Kabupaten Bogor Dody Achdi Suhada, dan puluhan kader Repdem dari Jabodetabek.
Dalam kesempatan itu, Dodi yang juga ketua DPC Repdem Bogor membacakan doa penutup sekaligus doa buka puasa bagi para kader.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Masih dalam rangkaian acara peringatan hari lahir Pancasila, rencananya para kader Repdem akan berziarah ke makam Taufik Kemas di TPU Pahlawan Kalibata pada Sabtu (10/6) besok.
Baca juga:
Fadli Zon tak tahu strategi PDIP menarik diri dari Ketua Pansus KPK
Stabilnya elektabilitas PDIP karena sosok Jokowi
Politikus PDIP minta Imigrasi tolak perpanjangan visa Habib Rizieq
Ini reaksi Risma saat akan didaftarkan bacagub Jawa Timur
PDIP: Pembentukan UKP-PIP keputusan kenegaraan tepat
PKB komunikasi intensif dengan PDIP dan Demokrat untuk Pilgub Jatim
Polisi bisa panggil paksa KPK jika menolak datang rapat Pansus DPR