Revisi UU KPK, Baleg DPR dengarkan keterangan pakar hukum

Pakar hukum yang diundang, Prof Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah.

2016-02-09 14:41:10

Revisi UU KPK

Badan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Baleg DPR memanggil Guru Besar Pakar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti, Andi Hamzah.

"Mendengarkan pakar, Prof Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah," kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Rapat mendengarkan pakar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Rapat dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan saat ini masih berlangsung.

Seperti diketahui, revisi UU KPK diusulkan atas inisiatif DPR. Ada enam fraksi yang mengusulkan dan mendukung revisi UU KPK dilakukan, salah satunya Fraksi PDIP.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra menolak revisi UU KPK. Alasan mereka, revisi UU KPK dianggapnya melemahkan pemberantasan korupsi.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/lia)

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 3 bulan yang lalu

MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada 3 bulan yang lalu

Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK 5 bulan yang lalu

Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK 5 bulan yang lalu

Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada 3 bulan yang lalu

Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

DPR 2 bulan yang lalu

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara 2 bulan yang lalu

DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Rieke Diah Pitaloka 3 bulan yang lalu

DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada 3 bulan yang lalu

Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Baleg DPR 2 minggu yang lalu

KPK Dapat Info Ada Orang Sengaja Tutup Papan Sita Rumah SYL di Parepare, Ancam Proses Hukum

KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

Syahrul Yasin Limpo 6 bulan yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 4 bulan yang lalu

DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah 5 bulan yang lalu