Revisi UU Pemasyarakatan Permudah Remisi Koruptor, Menkum HAM Minta Tak Suuzon
DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU Pas). Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi III bersama Menteri Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9) malam.
DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU Pas). Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi III bersama Menteri Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9) malam.
Keputusan itu akan segera dibawa paripurna untuk untuk disahkan menjadi UU. Namun, Revisi UU itu disebut akan mempermudah jalan koruptor mendapatkan remisi.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Kapan Pramuka resmi dibentuk? Pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan di Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
-
Siapa Dewi Rengganis? Legenda Dewi Rengganis penjaga Gunung Argopuro Diceritakan bahwa Dewi Rengganis, putri dari Kerajaan Majapahit, diasingkan ke puncak gunung bersama enam dayangnya.
Menanggapi hal tersebut, Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan hal itu hanya ketakutan dan buruk sangka sebagian kalangan saja.
"Haduh semuanya saja, nanti KUHP lagi (diprotes), itu namanya suudzon," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/9).
Menurutnya semua orang memiliki hak mendapatkan remisi, termasuk napi korupsi. "Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui UU, begitu, ya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya, nanti kita lihat turunannya seperti apa dulu lah. Pokoknya setiap orang punya hak remisi. (pembatasan) itu melanggar hak asasi. Pembatasan itu melalui dua, pengadilan dan UU," jelasnya
Politisi PDI Perjuangan itu memastikan revisi itu bukan angin segar bagi koruptor. "Enggak lah, tidak ada, kan ada pengaturan lebih lanjut nanti," ucapnya.
Ia juga menyebut revisi itu tidak bertentangan dengan PP 99/2012. "Kita cek dulu bertentangan enggak dengan UU itu. Ya semua disesuaikan dengan UU lebih tinggi," pungkas Yasonna.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PAS, Erma Suryani Ranik membeberkan beberapa perubahan yang dalam UU tersebut. Hal itu disepakati setelah melalui pembahasan dalam tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Perubahan itu di antaranya tentang:
A. Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan keluarga binaan.
B. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
C. Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas.
D. Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan perawatan, pengamanan dan pengamatan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Revisi UU Pemasyarakatan akan Permudah Koruptor Dapat Remisi dan Pembebasan Bersyarat
DPR dan Pemerintah Sepakati Pembahasan RUU Pemasyarakatan
DPR Sahkan Undang-Undang Sumber Daya Air
Akademisi hingga Penegak Hukum Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK
Revisi UU KPK Disahkan, Menkum HAM Sudah Dengar Masukan Agus Rahardjo dan Laode
Jokowi Kabulkan Permohonan Ekstradisi Pemerintah Hong Kong untuk WN Prancis