RI Bisa Kehilangan Momentum Jika RUU Cipta Kerja Tak Segera Selesai
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut dinilai menghilangkan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut dinilai menghilangkan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
Hal ini dikemukakan peneliti CSIS Yose Rizal Damuri yang mengaku khawatir jika RUU ini tidak rampung dalam waktu dekat.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
"Saya khawatir jika tidak segera dibahas maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk bisa memperbaiki ekonomi pasca pandemi," ungkap, Senin (27/4).
Menurutnya, pemerintah seperti kehilangan legitimasi karena mendapat ancaman dari pihak buruh yang ingin berdemo.
"Ya menurut saya seperti kehilangan legitimasi karena ada hal yang lebih penting yaitu soal perekonomian," ujarnya.
Yose mengapresiasi, jika alasan penundaan tersebut untuk mencegah langkah buruh untuk menggelar aksi demo guna menekan penyebaran Covid-19. Namun, lanjutnya, semua pihak harus memikirkan keadaan ekonomi Indonesia ke depan jika tidak ada terobosan dan langkah konkret untuk memperbaikinya.
Menurut Yose, hal paling penting yang harus diperbaiki adalah regulasi investasi.
Yose memprediksi, nilai investasi dunia turun 30-40 persen. Jika tidak bisa menarik investor pasca pandemi maka ekonomi Indonesia akan makin tertinggal dan lapangan pekerjaan makin sempit.
"Sebenarnya simpel saja, jika masyarakat menuntut lapangan pekerjaan maka harus ada investasi yang masuk dan RUU Cipta Kerja ini yang diharapkan mampu mengakomodir investasi," jelas Yose.
(mdk/rnd)