Ribuan Mahasiswa akan Demo di Istana Jumat Besok, Ini Isi Tuntutan Mereka

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan turun ke jalan untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres cawapres. Mereka juga akan mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Galih Rizkyawan mengatakan, ribuan mahasiswa sepakat untuk turun bersama pada 20 Oktober di Istana Negara. Mahasiswa membawa 13 tuntutan yang ditujukan pada pemerintah.

"Ada 13 tuntutan yang kita bawa. Yaitu mewujudkan pendidikan yang demokratis dan Ilmiah, tegakkan reformasi hukum, berantas KKN, tolak dwiFungsi TNI/Polri," kata Galih, Rabu (8/10).

"Lalu tingkatkan aksesibilitas dan equitas layanan kesehatan, usut tuntas kekerasan aparat, usut tuntas konflik di daerah PSN, wujudkan pemilu yang adil dan bersih. Putihkan noktah hitam lingkungan, usut tuntas berbagai pelanggaran HAM berat. Wujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM, perbaikan sistem pertanian Indonesia dan tinjau ulang sistem kebijakan Indonesia."

Menurutnya, saat aksi nanti akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.

Keputusan itu didapat setelah mereka melakukan konsolidasi terbuka semalam di Kampus PNJ Depok. Ada empat aliansi yang berkumpul dan sepakat untuk bersama menyuarakan keresahan yang sama.

"Bem SI Kerakyatan, Bem SI rakyat bangkit, Bem Nusantara dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kami sepakat untuk melebur menjadi datu dalam satu tujuan yang sama yaitu menyampaikan aspirasi rakyat dan keresahan serta kekesalan kita selama ini. Di samping itu, juga sebagai untuk bersatunya kembali aliansi mahasiswa seluruh Indonesia menjadi satu kubu tanpa ada sekat-sekat didalamnya," kata Galih.

Sebanyak 13 tuntutan itu, secara garis besar juga akan mengkritisi mengenai putusan MK. Mahasiswa juga mengkritisi mengenai masih adanya praktik dwifungsi TNI/Polri saat ini walaupun secara secara kasat mata seolah tidak ada.

"Dari 13 tuntutan ini, kita juga menolak tentang putusan MK. Soal dwifungsi TNI/Polri, walaupun tidak ada, tapi implementasi dilapangan masih berjalan. Dibungkus dengan narasi reformasi dikebiri, Jokowi pengkhianat reformasi dan kabinet Jokowi mundur," tegasnya.

Soal putusan MK, BEM menilai diambil dengan cara tidak lazim dan seolah dipaksakan untuk ditetapkan mendekati pendaftaran capres dan cawapres. Mahasiswa dengan tegas menolak dan keberatan dengan tindakan MK dalam pengambilan keputusan.

"Kami keberatan dengan tindakan MK dalam pengambilan keputusan," kata Galih.