Ribuan P3K Tenaga Kesehatan Dilantik, Pemkab Garut Alihkan Anggaran untuk Gaji
1.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (nakes) tahun 2022 dilantik Bupati Garut Rudy Gunawan pada Senin (17/4). Namun ternyata pengangkatan tersebut bisa menyebabkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Garut terancam menganggur.
1.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (nakes) tahun 2022 dilantik Bupati Garut Rudy Gunawan pada Senin (17/4). Namun ternyata pengangkatan tersebut bisa menyebabkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Garut terancam menganggur.
Rudy mengatakan bahwa saat ini di Garut penambahan dan pengangkatan P3K keseluruhan mencapai 9.000 orang. Pengangkatan itu menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut harus mengalihkan anggaran.
-
Kapan Candra Permana menjadi wakil bupati Garut? Dia tuh artis yang dulu pernah jadi wakil bupati Garut dari tahun 2009 sampe 2013 lho.
-
Siapa yang mengeluh tentang honor guru ngaji di Tangerang? Saat itu, Mahfud mendengarkan keluhan guru ngaji asal Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengaku hanya menerima honor sebesar Rp250 ribu per bulan.
-
Kapan RAA Adiwijaya menjabat sebagai Bupati Garut? Jaringan yang luas ini membuatnya banyak mendapat bantuan untuk memajukan Kabupaten Garut di masa kepemimpinannya yakni tahun 1813 sampai 1831.
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Siapa yang mengundurkan diri dari jabatan ketua tim pemenangan Ganjar-Mahfud di Sulawesi Selatan? Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan telah mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Sulawesi Selatan.
-
Siapa yang menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara? Ia saat ini menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
"Anggaran belanja terpaksa dialihkan. Yang tadinya anggaran untuk belanja modal dialihkan jadi belanja barang. Tahun depan karena dialihkan ke belanja operasional, kita tidak akan bisa membangun, tidak ada, tidak ada uang," kata Rudy.
Anggaran Pemkab Garut
Jumlah anggaran yang dialihkan itu, menurutnya, mencapai Rp400 miliar. "Ini tentunya semakin membebani langsung pada rencana pembangunan di tahun 2024," kata dia.
Bila di tahun 2023 kembali harus dilakukan penambahan P3K, diungkapkan Rudy, maka dipastikan beban Pemkab Garut akan semakin bertambah berat.
"Pengangkatan P3K saat ini memang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Yaitu tenaga honorer penyuluh pertanian tenaga kesehatan dan pendidikan harus diangkat menjadi P3K," kata Rudy.
Terkait kondisi keuangan Pemkab Garut, diakui Rudy, sudah meminta adanya penambahan dana alokasi umum (DAU) ke Pemerintah Pusat. Permintaan itu dilakukan untuk mengganti belanja modal yang dialihkan ke P3K.
"Namun dipastikan permintaan tersebut ditolak. Di Garut ini terancam PNS itu nganggur tidak akan. Bisa bekerja melakukan kegiatan karena (anggarannya) habis dipakai P3K, sedangkan dari pusat tidak ada penambahan," pungkasnya.
(mdk/gil)