Roda pemerintahan dikhawatirkan mandek usai Bupati Purbalingga Tasdi ditangkap KPK
Roda pemerintahan dikhawatirkan mandek usai Bupati Purbalingga Tasdi ditangkap KPK. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, Tongat meminta Pemkab Purbalingga segera menyiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kekosongan pimpinan daerah.
Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi, dinilai perlu direspon cepat dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga Tasdi. Dikhawatirkan, kekosongan pucuk pimpinan di Pemkab Purbalingga, bakal berdampak pada stagnasi roda pemerintahan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, Tongat meminta Pemkab Purbalingga segera menyiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kekosongan pimpinan daerah. Menurut dia, jika lambat melangkah dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya gerak organisasi pemerintahan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Jika nantinya status Bupati berkembang jadi tersangka, dia meminta pemerintah segera memproses pengisian kekosongan kepemimpinan dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga.
"Jangan sampai pemerintahan mandek," kata Tongat, Selasa (5/6).
Ia juga menjelaskan, saat ini DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditargetkan rampung Juni 2018. Adanya kasus OTT ini, riskan pembahasan KUA-PPAS bakal molor sampai Agustus. Pengesahan KUA-PPAS secara administratif juga butuh teken dari Bupati.
"KUA-PPAS ini penting sebagai pedoman program pembangunan yang akan berjalan," ujarnya.
Bupati Purbalingga, Tasdi, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purbalingga pada Senin (4/6). Selain itu ditangkap juga Kabag Lelang Pengadaan Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan ajudan bupati.
Di lingkungan Setda Purbalingga, KPK melakukan pemyegelan pada satu unit mobil dinas dan ruang kerja Bupati di Kantor Dinas Bupati Purbalingga.
Baca juga:
Kader kena OTT KPK diberhentikan, PDIP klaim partai terdepan berantas korupsi
Bupati Purbalingga kena OTT, Sudirman Said prihatin nama Jateng tercederai
KPK sebut OTT Bupati Purbalingga terkait fee proyek
KPK segel sejumlah ruangan dan mobil usai tangkap Bupati Purbalingga
Terjaring OTT, Bupati Purbalingga Tasdi salam metal saat tiba di KPK
Bupati Purbalingga Tasdi terjaring OTT KPK usai beri santunan tenaga honorer
Terjaring OTT KPK, Tasdi dipecat dari Ketua DPC PDIP Purbalingga