RUU Pengampunan Nasional perlu, tapi penegakan hukum harus kuat

"Karena ini kan 'one for all' dan karena itu penegakannya harus kuat," kata Irman.

2015-10-09 11:53:40

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional memang diperlukan, tetapi perlu diiringi dengan penegakan hukum yang kuat.

"Saya tidak mengatakan tidak setuju, itu bagus asal penegakan hukumnya kuat dan harus dipelajari," ucap Irman ketika ditemui di acara the first ASEAN Marketing 2015, Jakarta, Jumat,(9/10).

"Karena ini kan 'one for all' dan karena itu penegakannya harus kuat. Dan perlu waktu yang tepat," tambahnya.

Menurut Irman, RUU tersebut dipelajari sungguh-sungguh. "Jangan nanti pengampunan itu tidak sesuai dengan harapan kita," tandasnya.

Seperti diketahui, alasan DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk mengakali pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mulai melambat. Maka, diperlukan sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi di sektor publik.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak di tanah air, perlu adanya suatu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah agar pihak-pihak yang menyimpan dan belum melaporkan hartanya untuk melaporkan harta yang disimpan di luar negeri tersebut ke dalam negeri yang diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/ren)

Rukun Puasa dan Syarat Sah Pelaksanaannya, Umat Islam Wajib Tahu

Rukun puasa mencakup serangkaian aturan dan tata cara yang harus diikuti secara sungguh-sungguh dan ikhlas.

rukun puasa 2 tahun yang lalu

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Perludem 1 tahun yang lalu

Rugikan Peternak Lokal, Aturan Bea Masuk Nol Persen Susu Impor Bakal Direvisi Pemerintah

Meski demikian, kebijakan untuk melakukan revisi bea masuk susu asal impor tersebut membutuhkan persetujuan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Impor Susu 1 tahun yang lalu

Rugikan Peternak Lokal, Aturan Bea Masuk Nol Persen Susu Impor Bakal Direvisi Pemerintah

Meski demikian, kebijakan untuk melakukan revisi bea masuk susu asal impor tersebut membutuhkan persetujuan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Impor Susu 1 tahun yang lalu

Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Mahkamah Konsititusi 1 tahun yang lalu

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Pilpres 2024 1 tahun yang lalu

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Presiden 1 tahun yang lalu

Hukum Sikat Gigi dan Berkumur Saat Puasa, Umat Muslim Wajib Tahu

Hukum sikat gigi saat puasa memiliki pendapat yang beragam di kalangan ulama.

hukum sikat gigi saat puasa 1 tahun yang lalu

Tindak Tegas Pelanggaran, BTN Buka Ruang untuk Nasabah Tempuh Jalur Hukum

BTN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tergiur penawaran bunga tinggi di luar kewajaran.

Perbankan 1 tahun yang lalu

Buka Rakornas, Mendagri Tekankan Peran Penting Biro Hukum Susun & Tinjau Setiap Kebijakan

Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin

berita kemendagri 1 tahun yang lalu

Guru Besar UI: Hukum Digunakan untuk Melanggengkan Kekuasaan

Sulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.

Hukum 1 tahun yang lalu

Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

TNI 1 tahun yang lalu

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Bea Cukai 1 tahun yang lalu