Saat Djarot ditolak Salat Jumat di detik-detik akhir kampanye

Djarot pun meninggalkan masjid untuk mengikuti agenda selanjutnya. Wakil Ahok ini menilai aksi sebagian jemaah dan isi ceramah yang disampaikan menunjukkan masjid telah dipolitisasi untuk kepentingan politik. "Itu lah bentuk saya sebutkan politisasi masjid. Untuk kepentingan-kepentingan politik praktis," kata Djarot.

2017-04-15 08:01:00

Djarot Saiful Hidayat

Suhu politik dalam Minggu terakhir jelang Pilgub DKI Jakarta putaran dua makin memanas. Terlebih sejumlah lembaga survei merilis yang hasil surveinya antara pasangan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dengan Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies-Sandi) terpaut tipis.

Masing-masing pasangan calon lebih gencar melakukan kampanye dan menarik simpati warga di detik-detik terakhir kampanye. Dengan harapan, nantinya dapat meraup perolehan suara yang maksimal pada 19 April nanti. Begitu juga dengan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat.

Pada Jumat (14/4) kemarin, Djarot mengawali kegiatan kampanyenya dengan Salat Jumat di Masjid Al Atiq, Jalan Mesjid 1, Kampung Melayu Besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bukannya diterimanya dengan senang, Djarot malah mendapatkan aksi penolakan.

Hal itu terlihat dengan adanya spanduk bertuliskan 'Tolak Penista Agama di Kampung Melayu Tercinta'. Saat Djarot di masjid tempat menunaikan Salat Jumat, khatib Jumat menyisipkan soal masalah Pilkada DKI putaran kedua.

Dalam ceramahnya, khatib Jumat mengajak para jemaah yang hadir di masjid ini untuk memilih pemimpin muslim karena dinilai dapat memberikan keberkahan bagi Jakarta. Tak berhenti di situ, usai salat Jumat keadaan masjid menjadi gaduh.

Orang lain juga bertanya?

Djarot keluar dari dalam masjid diiringi dengan teriakan takbir dan penolakan. Sebagian jemaah pun terlihat memberikan tanda 'OK OCE' dengan menggunakan tangan mereka. "Takbir, Allahu Akbar," serta teriakan "usir, usir, usir," teriak sebagian jemaah.

Djarot pun meninggalkan masjid untuk mengikuti agenda selanjutnya. Wakil Ahok ini menilai aksi sebagian jemaah dan isi ceramah yang disampaikan menunjukkan masjid telah dipolitisasi untuk kepentingan politik.

"Itu lah bentuk saya sebutkan politisasi masjid. Untuk kepentingan-kepentingan politik praktis, politik praktis. Mungkin meniru pola di negara lain," kata Djarot di lokasi, Jumat (14/4).

Djarot mengajak semua umat muslim untuk tidak memunculkan persoalan SARA dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta. Sebab, kata dia, Islam pun mengajarkan umatnya untuk menjaga persatuan dan persaudaraan antar umat. Apalagi, Pancasila juga telah mengajarkan pentingnya kebhinekaan agar sesama warga negara menjaga persatuan.

Djarot pun meminta aparat kepolisian lebih aktif menertibkan spanduk-spanduk yang terkesan provokatif seperti itu. Menurutnya, spanduk penolakan semacam itu berpotensi merusak kebhinekaan dan persatuan bangsa.

"Makanya kalau ada yang seperti itu yang sifatnya intimidasi penolakan dan sebagainya saya minta, kami ini enggak punya kepentingan. Saya minta aparat untuk bisa secara proaktif menurunkan spanduk-spanduk seperti itu," pinta Djarot.

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir menyayangkan kejadian terulangnya penolakan terhadap Djarot. Parahnya lagi, Djarot terusir dari masjid, rumah ibadah umat muslim.

"Bagi kami warga NU, pengusiran Haji Djarot dari dalam masjid itu adalah satu contoh bentuk kejahatan politisasi masjid yang selama ini selalu kita tolak. Itu bagian dari radikalisme agama," kata Husny, Jakarta, Jumat (14/4).

Dia menegaskan, Djarot sebagai muslim punya hak yang sama untuk salat, berdzikir, mengaji atau ibadah lainnya. Menurut Husny, tindakan pengusiran adalah suatu kejahatan yang harus dilawan.

"Mengusir orang adalah bentuk intimidasi fisik yang harus bersama-sama kita kecam dan kita lawan," tegasnya.