Sahbirin-Muhidin Harap MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Karena Bukti Kurang Kuat
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel pada hari ini, Senin (1/2).
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel pada hari ini, Senin (1/2).
Agenda sidang kedua ini adalah mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, keterangan pihak terkait yaitu Gubernur terpilih Sahbirin Noor, dan keterangan Bawaslu Kalsel.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Tim Kuasa Hukum Sahbirin Noor menyampaikan tanggapan setebal 277 halaman dan alat bukti tertulis sebanyak 951 buah untuk membantah tuduhan dari calon gubernur Kalsel Denny Indrayana dalam permohonannya.
"Dalam eksepsi ditegaskan bahwa permohonan tidak sesuai ketentuan, yaitu Peraturan MK Nomor 6 tahun 2020," ujar salah satu tim kuasa hukum Sahbirin Noor, Andi Syafrani melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).
Dia mengatakan, dengan membuat pengantar dalam permohonan, maka Denny Indrayana dinilai telah berupaya menghindari pembuktian.
Padahal, kata Andi, dalam pendahuluan tersebut, Pemohon memuat tuduhan-tuduhan serius yang harusnya dibuktikan agar tidak menjadi fitnah.
"Dalam eksepsi juga dinyatakan permohonan Denny Indrayana tidak jelas karena banyak kontradiksi baik dalam posita maupun petitumnya. Selain itu, tuduhan-tuduhannya hanya membuat daftar TPS tanpa menjelaskan locus, Tempus, dan modus secara jelas, serta tidak jelas juga korelasinya dengan perhitungan hasil perolehan suara pasangan calon," ucap Andi.
Dia menambahkan, tuduhan-tuduhan pemohon hanya mengulang dari laporan-laporan yang sudah diperiksa dan diputuskan Bawaslu. Sehingga, kata Andi, muncul kesan mengadu domba antara MK dengan Bawaslu.
"Hal yang aneh adalah adanya dalil Pemohon yang meminta perolehan suara Pemohon sendiri di Kabupaten Tapin untuk dinihilkan. Ini artinya demi berkuasa, Denny rela mengabaikan suara pendukungnya sendiri. Padahal jumlah pemilih tersebut cukup banyak, yaitu ribuan suara pemilihnya," terang Andi.
Calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana bersikeras meminta diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung dalam sidang selanjutnya.
"Mohon diperkenankan pada sidang selanjutnya kami tetap menyampaikan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia," ujar Denny Indrayana secara daring dalam sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Awalnya, ia menjelaskan tidak dapat hadir secara langsung ke persidangan karena terlibat langsung membantu korban banjir di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, menurut dia, dalam undangan sidang serta peraturan MK tidak secara jelas menyatakan agenda pemeriksaan pendahuluan adalah penyampaian substansi permohonan.
Sehingga, Denny mengira masih dapat menyampaikan permohonan secara langsung dalam sidang selanjutnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban KPU sebagai termohon dan penyampaian keterangan dari Bawaslu serta pihak terkait pasangan calon Sahbirin Noor dan Muhidin.
Namun, Denny Indrayana masih merasa perlu untuk menyampaikan substansi permohonan secara langsung di antaranya karena sebagai pemohon sangat memahami permohonan dan mengalami langsung dalil dalam permohonan.
Untuk meredakan kekhawatiran Denny Indrayana itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan penyampaian permohonan secara langsung oleh kuasa hukum dalam sidang tidak mengurangi hakikat keseluruhan pokok-pokok permohonan.
"Mahkamah mempertimbangkan seluruhnya," kata Suhartoyo.
Apabila Denny Indrayana diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan dalam sidang selanjutnya, kata Suhartoyo, hal itu tidak sesuai dengan hukum acara dan tidak adil terhadap pemohon lainnya.
Ada pun pasangan nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi mendalilkan calon petahana Sahbirin Noor-Muhidin menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19 untuk kampanye.
Serta program pemerintah daerah untuk pemenangan dan menyerahkan sebanyak 216 alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi.
Reporter: Devira Prastiwi
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)