Saling serang antar menteri sah saja, asal masyarakat tak buat ramai

Ketum Projo, Budi Arie Setiadi, menilai jika tidak ada perdebatan, tidak akan terbongkar kasus besar seperti Freeport.

Di era demokrasi, ruang perdebatan harus dibuka seluas-luasnya untuk mencapai sebuah keputusan yang benar-benar matang dan baik untuk semua masyarakat luas. Diskursus publik bukan suatu hal tabu tapi suatu pola yang perlu untuk menjamin pemerintahan.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi dalam menyikapi perdebatan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait pengembangan Blok Lapangan Gas Abadi Masela di Maluku.

Menurut dia, jika tidak ada perdebatan seperti itu, tidak akan terbongkar kasus-kasus besar seperti kasus perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Dalam perdebatan itu, akan diketahui kepentingannya seperti apa.

"Karena perdebatan mempertontonkan suatu hal secara telanjang di publik tentang suatu keputusan. Saya pikir perdebatan ini sah-sah saja. Biarlah menteri, jangan oleh masyarakat ramaikan hal ini," kata Budi dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (5/3).

Menurut dia, apa yang disampaikan Presiden Jokowi yakni perlunya pertimbangan matang untuk memutuskan rencana pembangunan di Blok Masela adalah sebuah jawaban untuk menjawab pertanyaan publik tentang perdebatan antara kedua menteri.

Bahkan, sambung dia, jawaban itu adalah sebuah penegasan akan perlunya diskursus, bukan mana memihak kepada Sudirman atau Rizal.

"Perlu cermat kata Presiden kan. Nanti kan dampaknya ke masa depan. Karena itu kita harus percaya Presiden tidak punya beban apa-apa," tegas dia.

Penilaian berbeda datang dari Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Menurut dia, perdebatan ini menjadi luas karena absennya peran DPR sebagai lembaga pengkritis Pemerintah.

"Ada faktor DPR dalam hal ini. Kok enggak omong soal Masela?" kata Qodari.

Dia mengatakan, munculnya kritik Rizal untuk menjawab kurangnya peran DPR dalam hal ini. "Dia di dalam jadi proksi untuk tanggulangi DPR yang tidak bicara," tandas dia.

Baca juga:
DPR: Silakan menteri ribut gebrak meja, asal dalam sidang kabinet
Amunisi Fadli Zon tak pernah habis kritik pemerintahan Jokowi
Presiden Jokowi di tengah menteri pembuat gaduh
Istana tegaskan tak ada kata 'Sumber Daya' di Kemenko Kemaritiman
Jokowi soal menteri gaduh: Jangan ributkan sesuatu yang belum tuntas
Soal menteri gaduh, Jubir yakin Jokowi sudah kontak Rizal & Sudirman
Din minta Jokowi copot menteri yang suka bikin gaduh