Sambangi KPK, BPOM & Kemenkes minta bantuan pantau perizinan obat-obatan
"Bagaimana perizinan ini tetap sesuai dengan kaidah-kaidah di pemerintahan yang bersih dan akuntabel, nah ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan Napza BPOM, Nurma Hidayati.
Beberapa perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk mengawal seluruh kegiatan kesehatan yang bebas dari korupsi.
"Ini sebenarnya KPK itu adalah mitra, mitra buat BPOM, untuk mengawal kami, supaya kami menjadi tetap clean governance. Nah ini tentu sangat berharga, supaya tetap dalam koridor," kata Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan Napza BPOM, Nurma Hidayati, di lokasi, Selasa (24/10).
Nurma meminta KPK mengawasi setiap perizinan obat-obatan dan makanan. Sehingga, bila produk makanan ataupun obat-obatan sudah beredar di masyarakat tidak tersandung permasalahan.
"Tentu salah satunya terkait perizinan, bagaimana perizinan ini tetap sesuai dengan kaidah-kaidah di pemerintahan yang bersih dan akuntabel, nah ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
-
Apa yang diungkapkan oleh Plt. Kepala BPOM tentang produk kosmetik dan obat herbal di Indonesia? “Indonesia memiliki banyak sekali produk obat-obatan herbal, suplemen kesehatan, maupun kosmetik yang bisa diproduksi dalam negeri dengan bahan baku lokal,” kata Rizka dikutip pada Minggu (4/8).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang. Menurutnya, kedatangan mereka ke KPK bersama BPOM untuk berdiskusi terkait pencegahan perizinan peredaran obat-obatan di masyarakat.
"Salah satu (hasil kajian KPK) itu tata kelola obat publik, kemudian perizinan dan pengawasan obat, jadi ini sudah menjadi rencana untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Maura.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, menjelaskan pihaknya memang telah melakukan kajian terkait perizinan dan pengawasan obat-obatan. Hasil rekomendasi dari kajian tersebut untuk membatasi peredaran obat-obatan di kalangan masyarakat.
"Ada beberapa hal hasil penelitian tersebut, di antaranya bagaimana supaya peredaran obat-obatan itu bisa dibatasi. Nanti jadi akan dilakukan tindak lanjutnya di dalam rencana aksi," ujar Basaria.
Baca juga:
Pabrik pembuatan farmasi ilegal di Tangsel dibongkar
Sita puluhan ribu obat ilegal, polisi di Bekasi tetapkan 6 tersangka
Polda Metro dan BBPOM ungkap peredaran obat berbahaya
Obat kuat abal-abal buatan Nazarudin dibuat dari silikon
Produsen obat abal-abal berbagai merek di Jepara ditangkap polisi
Ratusan warga Setu Tangsel gerebek toko obat ilegal
Gerebek toko di Legok Tangerang, polisi sita ratusan obat ilegal