Sambut New Normal, Polri Nilai Perlu Sinergitas Bangun Kepercayaan Publik
"Dalam situasi ini sinergi lintas sektoral dalam pemerintahan harus diperkuat, utamanya dalam lingkup koordinasi kehumasan," tutur Argo.
Sejumlah kalangan menilai perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk membangun kepercayaan publik. Terlebih saat ini bangsa Indonesia disebut akan memasuki era new normal pasca-pandemi Covid-19. Skenario new normal diyakini tidak hanya mengubah strategi komunikasi publik tetapi juga peradaban masyarakat.
Demikian kesimpulan Webinar Series bertajuk "Memperkuat Sinergitas Dalam Membangun Kepercayaan Publik" yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5). Webinar ini menghadirkan narasumber Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dan pakar komunikasi politik Prof Effendi Ghazali.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi warga Jakarta saat ini? Belakangan ini, kualitas udara Jakarta jadi sorotan masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
Kadiv Humas Polri yang dibacakan Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Syahar Diantono mengatakan belakangan ini mulai muncul fenomena yang menggambarkan ketidakpercayaan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Indikasinya jelas, acap kali muncul reaksi atas kebijakan dalam bentuk tudingan bahkan fitnah yang tidak berdasar kepada penyelenyelanggara pemerintahan. Yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata dia.
Menurut Argo, dalam kondisi tersebut dibutuhkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menetralisir tudingan dan fitnah, agar masyarakat tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif atau hoaks.
"Dalam situasi ini sinergi lintas sektoral dalam pemerintahan harus diperkuat, utamanya dalam lingkup koordinasi kehumasan," tutur Argo.
Ia menganalogikan Indonesia sebagai sebuah lokomotif yang diyakini sedang bergerak dengan kekuatan penuh menuju cita-cita bangsa melalui sebuah proses. "Insya Alllah proses tidak akan mengkhianati hasil," tegas Argo.
Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Prof Effendi Ghazali mengatakan, yang perlu dilakukan saat memasuki era new normal pasca pandemi Covid-19, bukan hanya strategi komunikasi pemerintah, tetapi lebih penting ke peradabannya.
"Peradaban di new normal adalah peradaban yang jujur, transparan, apa adanya," jelas Effendi.
Dia berharap tidak ada lagi statement yang kontraproduktif dari pemerintah. Sehingga rakyat akan lebih mudah diajak bersama-sama dalam membangun bangsa ke depan.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dampak menyoroti penyebaran Covid-19 mengakibatkan sebanyak 60 persen industri di tanah air berada dalam posisi suffer menderita. Sementara sisanya 40 persen bisa disebut masuk dalam posisi moderat dengan tekanan yang tinggi.
Sementara di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut Herman, sebanyak 37.000 UMKM (87 persen di antaranya Mikro) telah melaporkan mengenai dampak dari penyebaran Covid 19 kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
"Kondisi ini akan menyebabkan tertekannya pertumbuhan industri," kata Herman.
(mdk/ray)