Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Sumbar Pangkas Ratusan Jabatan Struktural
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memangkas 489 jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memangkas 489 jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Fitriati M menyebutkan, pemangkasan itu untuk menghilangkan iklim birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. "Jabatan struktural itu sejatinya tidak dihapus, namun dialihkan ke jabatan fungsional lain," kata Fitriati di Padang, Senin (18/10).
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kapan Pemilu di Indonesia diadakan? Pemilu sebentar lagi akan diselenggarakan. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Dia menjelaskan rata-rata jabatan struktural yang dialihkan itu merupakan jabatan eselon IV. "Bahkan pada (tingkat) kementerian sendiri, jabatan eselon itu sudah tidak ada, diganti menjadi jabatan fungsional. Kita di Pemprov Sumbar sedang menuju ke arah sana," sebutnya.
Dia mengatakan, awalnya mereka mengusulkan pemangkasan sekitar 800 jabatan ke Kemendagri. Namun yang disetujui hanya 489 jabatan, ditambah 380 jabatan lain yang direkomendasikan untuk dihapus.
"Sehingga total jabatan yang akan dihapus itu mencapai 869 jabatan," jelasnya.
Dari 380 jabatan yang disetujui dihapus, sebagian besar merupakan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) di SMA, SMK dan SLB.
"Semula, kami ingin tetap mempertahankan jabatan Kasubag TU itu, karenanya tidak kami masukkan ke 800 jabatan yang diusulkan. Namun, Kemendagri merekomendasikan jabatan Kasubag TU untuk dihapuskan, atau dialihkan ke jabatan fungsional lain," jelas Fitriati.
Jabatan struktural yang dihapuskan itu terdiri dari 376 jabatan Kasubag TU. Jabatan lain di antaranya satu jabatan di Biro Umum Setdaprov Sumbar dan satu jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
"Lalu ada satu jabatan di BPBD, satu jabatan di Badan Penghubung. Untuk jabatan-jabatan itu sudah kita (mulai) revisi, bersamaan dengan 489 jabatan lain. Untuk penyetaraannya (jabatan ke fungsional) telah kami ajukan ke Kemendagri, menunggu persetujuan," pungkasnya.
Baca juga:
Wapres Ma'ruf: Penyederhanaan Birokrasi Harus Cermat, Objektif, Transparan dan Adil
Ma'ruf Amin Imbau K/L Hingga Pemda Percepat Reformasi Birokrasi
Wapres Ma'ruf: Reformasi Birokrasi Harus Ubah Paradigma ASN
Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Direvisi Karena Banyak Keluhan
Menteri Risma Buat Aplikasi e-Performance untuk Ukur Kinerja PNS Kemensos
Pemerintah Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Selesai Pada 30 Juni 2021