Sehari diresmikan, posko hak angket KPK terima laporan salah alamat
Sehari diresmikan, posko hak angket KPK terima laporan salah alamat. Pelapor malah mengadukan kasus dugaan korupsi dituduhkan kepadanya.
Posko pengaduan Panitia Khusus Angket KPK mendapat laporan yang tidak pada tempatnya sehari setelah diresmikan. Laporan ini diadukan oleh Musabek, tokoh masyarakat dari Mamberamo, Papua.
"Dia punya kasus terkait korupsi yang posisinya sudah dilaporkan ke KPK tanggal 5 Juni. Ini kan masih on going, belum dinyatakan diterima atau ditolak. Posko ini hanya untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan KPK, bukan soal perkara korupsi," kata staf penerima laporan, Zul Arif di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6).
Dengan alasan itu, Zul Arif mengarahkan Musabek untuk meminta penjelasan kembali kepada KPK. "Kalau tidak sesuai sasaran kita tidak terima dan kita arahkan ke lembaga yang dituju oleh pelapor dalam melaporkan hal tersebut," imbuhnya.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
Di tempat yang sama, Musabek mengatakan, laporan ini terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Mamberano Raya, Papua. Dia mengatakan, sengaja melaporkan ke Posko ini supaya kasusnya segera ditindaklanjuti.
"Supaya kasus ini cepat selesai. Saya ingin lapor ke mana-mana," ucap Musabek.
Baca juga:
Tindakan memanggil tersangka KPK diartikan obstruction of justice
Kapolri tolak permintaan Pansus Angket KPK panggil paksa Miryam
Tolak hadirkan Miryam di Pansus, KPK dianggap menghina DPR
Keinginan Fahri undang Megawati dan Yusril demi ungkap borok KPK
Pansus angket santai KPK tak izinkan Miryam hadiri pemanggilan
Tolak hadirkan Miryam, KPK akan kirim surat ke Pansus angket
Pansus angket bacakan surat KPK berisi tolak hadirkan Miryam