Sekjen Kemensos Ungkap Juliari Minta Perusahaan Non-UMKM Jadi Penyedia Bansos Covid
Dalam pengadaan bansos sembako Covid-19 itu, Hartono mengakui ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono mengungkapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pernah meminta ada perusahaan tertentu yang menjadi penyedia bantuan sembako sembako Covid-19.
Dalam BAP 21, kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, saksi mengatakan, 'Adi Wahyono pernah menyampaikan kepada saya karena yang bersangkutan pernah mendapat perintah Juliari Batubara untuk memasukkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk menjadi penyedia bansos, meski perusahaan-perusahaan itu tidak masuk dalam kategori UMKM.'
-
Bagaimana bentuk Jurig Jarian? Mulai dari perempuan berambut panjang, sosok bertubuh tinggi dan besar sampai yang menyerupai tuyul karena ukurannya yang kecil dan berkepala botak.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Kenapa Jurig Jarian muncul? Legenda ini mengisahkan bahwa Jurig Jarian adalah hasil energi negatif yang berkumpul di lokasi tersebut.
-
Siapa Panglima Jukse Besi? Andi Sumpu Muhammad yang diberi gelar Panglima Jukse Besi, dikenal dengan kesaktiannya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Apakah keterangan ini betul saat pengadaan sembako tahap 2?" tanya JPU KPK.
"Betul untuk tahap dua. Akan tetapi, saya tidak tahu maksudnya apa, hanya untuk penyedia dari UMKM tidak relevan lagi karena kami mengejar untuk percepatan bansos, jadi UMKM tidak kami berikan atensi atau perhatian khusus," jawab Hartono.
Hartono menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19.
Dalam pengadaan bansos sembako Covid-19 itu, Hartono mengakui ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Sejak awal kami sudah meminta pendampingan BPK dan BPKP. Selain pendampingan, juga melakukan audit dan pemeriksaan yang dimulai pada bulan Agustus 2020," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu dari BPK baru diterima beberapa hari lalu.
"Yang audit BPK itu untuk semua program, tidak khusus bansos sembako terkait dengan penyusunan kewajaran harga jadi vendor diminta untuk melengkapi dokumen terkait dengan kewajaran harga karena saat pemeriksaan BPK dokumennya belum didapat," tambah Hartono.
Untuk audit BPKP pada tahap 1 pelaksanaan bansos sembako Covid-19 ada temuan kemahalan bayar sekitar Rp74 miliar sehingga para vendor yang dinilai mendapat kelebihan bayar diminta untuk mengembalikan pembayaran tersebut.
Seperti diketahui, ada 12 tahap penyaluran bansos sembako sepanjang April—November 2020 dengan nilai anggaran Rp6,84 triliun dengan total 22,8 juta paket sembako.
Baca juga:
Bantah Terima Fee, Sekjen Kemensos Mengaku Hanya Dapat Sepeda Brompton
Sekjen Kemensos Ungkap Respons Juliari soal Ada Permintaan Duit Operasional Bansos
Sekjen Kemensos Ungkap Juliari Minta Perusahaan Non-UMKM Jadi Penyedia Bansos Covid
Hakim Tolak Permohonan JC Penyuap Eks Mensos Juliari
Beda di Dakwaan JPU, Sekjen Kemensos Sebut Juliari Carter Pesawat pakai Dana Hibah