Sempat Dipersoalkan Bupati Boltim, Dipastikan Penyaluran BPUM Langsung ke Nasabah

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Landjar sempat emosi lantaran lembaga pengusul dalam penyaluran bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) bukan melalui pemerintah daerah atau koperasi.

2020-12-30 15:58:33

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Landjar sempat emosi lantaran lembaga pengusul dalam penyaluran bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) bukan melalui pemerintah daerah atau koperasi. Video saat Sehan emosi tersebut lantas viral di media sosial.

Sehan kemudian meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki soal BPUM sebesar Rp2,4 juta yang sempat viral di media sosial.

"Terima kasih kepada utusan Kementerian Koperasi-UKM yang datang berkunjung terkait dengan pemberitaan kemarin. Saya mengapresiasi Presiden dan menerima program ini (BPUM), ini program luar biasa," ujar Bupati Sehan saat memberikan keterangan di Kantor Bupati Boltim, Senin (29/12). Dikutip dari Antara.

Pernyataannya tersebut adalah spontanitas melihat kondisi di lapangan di mana didapati beberapa nasabah BRI sebagai masyarakat penerima yang diusulkan salah satu perusahaan jasa keuangan, mendapatkan pinjaman dengan bunga tinggi.

"Saya menerima program ini, namun persoalannya tinggal bagaimana keterlibatan lembaga keuangan seperti koperasi, namun perlu diawasi pinjaman bunga kepada masyarakat, begitu. Kalau terlalu tinggi, nantinya banpres tidak akan bermanfaat kalau nantinya cuma untuk menutupi kredit," ujarnya.

Karena itu, sebut dia, akan lebih baik apabila kredit yang yang diberikan tidak sampai membebani agar masyarakat bisa hidup.

Sebagai Bupati, dia mengapresiasi banpres ini, karena dinilai sebagai salah satu cara mempertahankan ekonomi kecil di masyarakat agar tetap tumbuh.

"Tentu saya meminta maaf karena saya tidak menyangka spontanitas reaksi saya menjadi viral dan tanggapan bermacam-macam. Saya hanya ingin agar pelaksanaan di lapangan diawasi. Soal kemarin saya katakan tidak melibatkan pemerintah dalam konteks verifikasi bagi yang berhak menerima," sebutnya.

Bupati mengakui ada selama 75 hari dirinya tidak aktif dalam pemerintahan karena ikut kampanye pilkada, ditambah lagi tidak adanya informasi dari dinas teknis.

"Saya memohon maaf kepada Presiden dan Menteri, akan tetapi program ini harus jalan terus sampai 2021 agar ekonominya bisa tumbuh. Ibu-ibu berkecimpung dalam usaha kecil ini dan kalau ekonomi lemah, ibu-ibu yang menderita," katanya.

Dia pun berharap, Otoritas Jasa Keuangan ikut mendampingi masyarakat terkait dengan pinjaman yang diberikan.

"Semangat saya seperti itu, jangan sampai karena rakyat tidak paham, mendapatkan bantuan dari jasa keuangan tapi kemudian akan memberatkan, saya berharap nasabah tidak terbebani," katanya.

Sementara itu, PT Esta Dana Ventura (EDV), lembaga keuangan nonbank menyatakan berinisiatif membantu pengusulan pelaku usaha kecil yang memasuki kriteria program BPUM.

Menurut Direktur Utama PT Esta Dana Ventura, Rony Harianto, bahwa tugas EDV sebagai Lembaga pengusul untuk melakukan koordinasi proses pencairan, dan pendisiplinan penggunaan masker di daerah Boltim. Adapun proses pencairan modal BPUM dikirimkan langsung kepada rekening nasabah melalui bank yang terdaftar tanpa ada pemotongan biaya apapun.

Sementara di Boltim, pelaku usaha kecil yang mendapatkan persetujuan kurang lebih sebanyak 200 nasabah, dan kurang lebih 90 pelaku usaha kecil sudah mendapatkan pencairan dari program penyaluran BPUM.

Selain berperan sebagai salah satu pengusul BPUM yang digulirkan Presiden Joko Widodo, PT Esta Dana Ventura sebagai perusahaan modal ventura juga memiliki variasi produk pembiayaan dengan bunga rendah 3 sampai 4 persen yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

"Kami saat ini sedang melayani 160.000 pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya yang ada di Boltim," kata Rony Harianto dalam keterangannya kepada wartawan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menegaskan bahwa penyaluran program BPUM berpegang pada prinsip kehati-hatian. Proses penyaluran melibatkan banyak pihak yang dijamin kredibilitasnya sesuai aturan yang berlaku termasuk Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

"Tata cara penyaluran Banpres Produktif telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020," kata Hanung, Jumat (25/12).

Berdasarkan data, PT Esta Dana Ventura merupakan Lembaga Pembiayaan/Lembaga Keuangan Non Bank dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-8/D.05/2015 untuk melaksanakan kegiatan usaha modal usaha. Oleh karena itu, PT Esta Dana Ventura masuk dalam kategori sebagai pengusul BPUM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hanung, lembaga pengusul bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data calon penerima Banpres Produktif.

"Selanjutnya, bagi pelaku usaha mikro saat mendaftar cukup melengkapi data usulan yang terdiri dari NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, Bidang usaha, nomor telepon," jelas Hanung.

KemenKopUKM, lanjut Hanung, hanya menangani aspek pemrosesan data awal atau cleansing untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format sebelum dilanjutkan ke verifikator dan validator.

"Seluruh data usaha mikro yang diusulkan kemudian diproses cleansing atau pembersihan oleh KemenKopUKM. Dari proses cleansing, kemudian data mendapat proses verifikasi dan validasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK," papar Hanung.

Baca juga:
Mendagri Ajak Kementerian/Lembaga Lakukan Koordinasi Soal DTKS
Tidak Kunjung Disalurkan, Banyak Bansos Covid-19 untuk Fakir Miskin di Jember Rusak
Siapkan Rp110 Triliun untuk Dana Bansos, Jokowi Minta Harus Tepat Sasaran
Ini Strategi Kemensos Cegah Penyelewengan Dana Bansos Saat Pandemi
Jokowi: Januari Awal Harus Tersalurkan Bantuan Sosial
Jokowi: Jangan Sampai Ada Potongan Bentuk Apapun dalam Bansos

(mdk/cob)