Seskab: Inpres Pemberantasan Korupsi bukan untuk KPK
Jokowi menginstruksikan tiap kementerian atau lembaga harus memiliki rezim tindakan pencegahan korupsi sejak dini.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan draf Inpres 2015 tentang Pemberantasan Korupsi bukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi menjelaskan draf Inpres ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang fokus utamanya pencegahan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga negara.
"Inpres ini merupakan instruksi kepada jajaran di bawah presiden (tidak termasuk KPK) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sistematis dan menyeluruh melalui sinergi antarlembaga di bawah presiden," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).
Andi mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan tiap kementerian atau lembaga harus memiliki rezim tindakan pencegahan korupsi sejak dini. "Ada instruksi presiden ke kementerian lembaga satu per satu, untuk membuat rezim pemberantasan korupsi pencegahan dan penindakan," ujarnya.
Draf Inpres Pemberantasan Korupsi ini, kata Andi, setiap tahun dikeluarkan oleh presiden. Dokumen dasarnya Inpers itu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan yakni berjudul Strategi Nasional: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014).
Nah, kata Andi, sekarang Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan Inpers tersebut, yang sesuai draf menginginkan 70-75 persen pencegahan korupsi di tiap kementerian dan lembaga. Andi membantah jika diterbitkannya Inpres ini akan menumpulkan kewenangan KPK.
"Tidak dibatasi penindakan KPK, tapi strategi pemberantasan korupsi ada penindakan, dan pencegahan, ya keberhasilannya terletak di pembentukan sistem transparansi dan akuntabilitas setiap pelaksanaan program dan belanja negara, APBN, APBD berjalan baik," ujarnya.
Andi menekankan Inpres ini fokusnya pada pencegahan. Jadi tiap kementerian atau lembaga diharapkan membangun system building untuk deteksi pencegahan korupsi.
"Tapi intinya adalah pencegahan. Benar-benar system building yang memungkinkan instansi penegak hukum itu bisa secara cepat mengindentifikasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran administrasi, atau kemungkinan-kemungkinan intensi sengaja untuk menggunakan keuangan negara secara tidak sah. Nah itu yang kemudian bergerak melakukan pencegahan," ujarnya.
"Itu yang membuat presiden menempatkan BPKP sebagai bagian integral dari kantor kepresidenan. Supaya itu cepat dideteksi. Jadi pencegahan itu diharapkan kemudian nanti menjadi 70-75% dari porsi program aksi pemberantasan korupsi di indonesia," ujarnya.
Baca juga:
Mantan Jampidsus: Kejagung tak punya kewenangan menyidik kasus BG
Usut korupsi alkes, KPK periksa pejabat Tangsel Uus Kusnadi
Demi publik, KPK harus tarik balik kasus Komjen BG dari Kejagung
KPK tak kunjung limpahkan kasus BG ke kejagung, Ruki gentar?
KPK soal Inpres: Pencegahan & penindakan sama punya dampak besar
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Apa yang dilukis oleh Andre Andika Putra? Andre Andika Putra, seorang pria asal Pati, Jawa Tengah, mendapat rekor MURI setelah melukis tujuh presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Jokowi.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.