Setuju dengan politisi PDIP, Fadli Zon sebut Jaksa Agung jangan dari partai politik
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan pendapat politikus PDIP Trimedya Pandjaitan soal posisi Jaksa Agung tidak boleh diisi oleh sosok dari kalangan partai politik. Trimedya menyindir adanya politisasi di tubuh Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan pendapat politikus PDIP Trimedya Pandjaitan soal posisi Jaksa Agung tidak boleh diisi oleh sosok dari kalangan partai politik. Trimedya menyindir adanya politisasi di tubuh Kejaksaan Agung.
Hal ini karena latar belakang Jaksa Agung, M Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang mengapresiasi langkah Jaksa Agung? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung? Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung pada periode 2007-2010.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
Tujuannya, agar pengusutan kasus hukum tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Untuk itu, Fadli menyarankan agar Kejaksaan Agung dievaluasi.
"Sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest," jelasnya.
Fadli menyarankan posisi Jaksa Agung lebih baik diisi oleh tokoh dari latar belakang profesional yang telah teruji kapasitas dan integritasnya.
"Yang profesional lah. Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas," tukasnya.
Diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan mengatakan adanya politisasi dalam tubuh Kejaksaan Agung. Hal itu terlihat dari lantar belakang Jaksa Agung, HM Prasetyo yang merupakan politisi partai NasDem.
"Sebenarnya kalau kita melihat Kejaksaan, Kejaksaan hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," katanya di seminar nasional refleksi hukum akhir tahun 2017,Jakarta, Kamis (21/12).
Dia menjelaskan, dalam tubuh Kejaksaan Agung terlihat adanya politisasi. Menurutnya banyak dari kader partai berbeda dari AM Prasetyo yang dibidik. PDI-P juga, kata Trimedya, jadi korban. Walaupun yang paling banyak adalah Partai Golkar.
(mdk/dan)