Sidang Paripurna, DPR bacakan pergantian Jenderal Gatot ke Marsekal Hadi
Kemudian, akan digelar rapat internal untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada calon Panglima TNI pilihan Jokowi itu. Nantinya dari hasil fit and proper test akan disampaikan pada presiden.
DPR akan membacakan surat tentang pemberhentian Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan juga pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu akan segera di bacakan dalam sidang paripurna hari ini (5/12).
"Saya kira sesuai rencana yang kami lihat jadwal hari ini pimpinan DPR akan membacakan surat proses tentang pemberhentian saudara Gatot dan pengangkatan saudara Hadi sebagai Panglima TNI," ujar Wakil Ketua komisi I TB Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto saat bertemu dengan keluarga prajurit TNI? Hadi juga sempat menceritakan perjuangan menjadi anak Kopral. "Tahu enggak Ibu-Ibu, dulu Bapak saya pangkatnya apa? Bapak saya pangkatnya Kopral. Tapi Bapak saya bisa menyiapkan saya ternyata bisa menjadi Menkopolhukam. Ya karena sekolah dan doa dari Ibu tiap hari," ungkapnya.
-
Bagaimana prajurit TNI ini bertemu dengan calon istrinya? Lebih lanjut ia menceritakan bahwa awal perkenalan keduanya bermula dari media sosial. Menariknya selama berpacaran 3 tahun mereka hanya bertemu satu kali saja di kehidupan nyata.
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto menyapa prajurit TNI? "Ketika berjumpa dengan Prajurit, maupun keluarga besarnya saya selalu berusaha menyapa terlebih dahulu seperti apa yang dipesankan oleh kedua orang tua saya dahulu," tulisnya dalam caption.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI saat Jenderal Surono berjuang bersama Barisan Keamanan Raktay (BKR)? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
Kemudian, akan digelar rapat internal untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada calon Panglima TNI pilihan Jokowi itu. Nantinya dari hasil fit and proper test akan disampaikan pada presiden.
"Lalu sesuai jadwal setelah acara ini kami di komisi I akan rapat koordinasi untuk menentukan kapan acara fit and proper test. Diprediksi dilaksanakan besok hari Rabu (6/12) supata minggu depan sudah segera dilaporkan dan kami tidak punya lagi beban karena tanggal 13 kami sudah mulai reses," ungkapnya.
Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyerahkan sepenuhnya daftar pertanyaan fit and proper test pada deret fraksi DPR. Jika nantinya Hadi lolos uji kelayakan dan surat kelayakan itu sudah diterima Presiden maka akan segera keluar Keputusan Presiden (Keppres) untuk melantik Marsekal Hadi.
"Dibebaskan kepada anggota fraksi masing-masing. Misalkan bagaimana kelanjutan pembangunan minimum essential force, meningkatkan disiplin prajurit untuk lebih baik lagi," ujarnya.
"Dari situ apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak dikembalikan, nanti dikirim lagi satu nama. Kalo diterima Keppres untuk pelantikan," ucapnya.
Hasanuddin juga kembali menegaskan bahwa Panglima Gatot sekarang juga sudah tidak boleh mengambil keputusan strategis. Salah satunya seperti pemutasian perwira tinggi.
"Kemudian Panglima lama Pak Gatot harus sudah mempersiapkan kesiapan-kesiapan untuk serah terima, naskah serah terima plus tidak diizinkan membuat keputusan- keputusan strategis. Misalnya saja melakukan mutasi para perwira tinggi dan sebagainya. Biarkan saja mutasi para perwira tinggi dilaksanakan oleh pemimpin yang baru," tandasnya.
Baca juga:
Ini alasan Fadli Zon soal anggota banyak tak hadiri rapat paripurna
Fadli Zon gantikan Setnov pimpin rapat pembacaan nota keuangan 2018
Usai disahkan, DPR-Pemerintah bisa memulai sosialisasi UU Pemilu
Fadli Zon sebut ambang batas capres 20 persen melanggar konstitusi
NasDem desak PAN keluar koalisi karena walk out dari paripurna