Situs BSSN Diretas, Komisi I Usul Anggaran Ditambah Buat Tingkatkan Keamanan Siber
Kondisi keamanan siber yang lemah tidak hanya dari berulangnya kasus persetan situs milik negara. Namun juga rentetan kebocoran data milik penduduk.
Situs milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas dengan perubahan halaman muka atau defacement. Situs Pusat Malware Nasional milik BSSN itu tidak dapat diakses pada Senin (25/10) kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan peristiwa ini menjadi catatan komisi yang membidangi komunikasi dan informatika. Kharis menilai, kondisi keamanan siber Indonesia memang lemah.
-
Bagaimana cara cek data non ASN di BKN? Cara cek data non ASN di BKN bisa Anda lakukan secara daring. Bagi Anda yang ingin melakukan pengecekan, bisa menyimak tahap-tahap cara cek data non ASN di BKN berikut.
-
Apa yang menjadi cikal-bakal berdirinya BSSN? dr. Roebiono Kertopati merupakan perintis persandian di Indonesia yang menjadi cikal-bakal berdirinya BSSN.
-
Mengapa BSI ikut serta dalam program Bakti BUMN di Meunasah Asan? Kolaborasi lewat program Relawan Bakti BUMN Batch IV ini merupakan wujud sahabat sosial dalam bentuk dukungan komitmen BSI untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negeri,"
-
Siapa saja yang termasuk dalam kategori ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Kenapa BSI mengimbau nasabahnya untuk waspada terhadap informasi palsu? Pihak BSI mengimbau kepada nasabah selalu waspada dan tidak menyebutkan informasi data pribadi kepada siapapun.
-
Apa yang BSI rencanakan terkait UUS BTN? Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Gunawan A. Hartoyo mengungkapkan bahwa perseroan masih terus mengkaji dan belum mengambil keputusan apapun terkait rencana aksi korporasi yg melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
"Saya sangat prihatin atas kejadian yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/ ini menjadi catatan untuk kami di Komisi 1 DPR RI," kata Kharis dalam keterangan persnya, Selasa (26/10).
Kondisi keamanan siber yang lemah tidak hanya dari berulangnya kasus persetan situs milik negara. Namun juga rentetan kebocoran data milik penduduk.
Mengutip laman National Cyber Security Index (NCSI) pada September, Indonesia berada di peringkat 77 dari 160 negara di dunia terkait keamanan siber nasional. Bahkan Indonesia tercatat memiliki skor 38,96 yang juga jauh di bawah sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.
Kharis berharap BSSN meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Serta ditopang infrastruktur dan teknologi yang baik untuk keamanan siber nasional.
"Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastruktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC)" ujar Kharis.
Politikus PKS ini mengusulkan kenaikan anggaran BSSN untuk menopang kebutuhan meningkatkan keamanan siber. Kharis mengatakan, Komisi I mendukung anggaran yang maksimal untuk mengoptimalkan keamanan siber.
"Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang di mana tertuang dalam RPJMN BSSN," pungkasnya.
Baca juga:
Situs BSSN Diretas, Anggota DPR Ingatkan Pentingnya UU Keamanan dan Ketahanan Siber
Akun Instagram Pemkot Solo Diretas Lagi, Gibran Lapor Pihak Facebook
Bahaya! Pengguna Google Chrome Terancam Dirampok Hacker, Ini Langkah Antisipasinya
Situs Disusupi Judi Online, Pemerintah Diminta Menata Infrastruktur & Keamanan Siber
Lakukan Akses Ilegal Situs Pemerintah, 4 Orang Ditangkap Polisi
Ramai Soal Instagram Pemkot Solo Diretas, Ini Kata Pakar Keamanan Siber