Soal kasus e-KTP, PDIP minta KPK bertindak adil berdasarkan fakta
Hasto menambahkan, partainya telah melakukan klarifikasi kepada kader-kader yang namanya diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Di mana ternyata kader partai PDIP itu membantah terlibat dalam korupsi e-KTP.
PDI Perjuangan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada 2011-2012. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak mempermasalahkan adanya nama-nama kader partainya dalam kasus program Kementerian Dalam Negeri itu.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bertindak dengan adil menegakkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta materil yang memang dikumpulkan," kata Hasto di kediaman Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).
Hasto menambahkan, partainya telah melakukan klarifikasi kepada kader-kader yang namanya diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Di mana ternyata kader partai PDIP itu membantah terlibat dalam korupsi e-KTP.
"Sudah langsung dilakukan klarifikasi, beberapa langsung melakukan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan hal tersebut," jelasnya.
Hasto tidak memberikan penjelasan bilamana ada kader partai besutan Megawati itu ternyata terbukti melakukan korupsi e-KTP. Dia sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut kepada KPK untuk melakukan pengusutan.
"Proses hukum masih berjalan. Intinya kami mendukung seluruh proses hukum sebenarnya. Bahwa terhadap berbagai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, partai menentang hal tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bakal ada nama-nama besar yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Nanti anda tunggu kalau anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana," kata Agus di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (3/3).
Agus menjelaskan dalam persidangan nantinya secara bertahap satu per satu nama besar akan disebut sebagai pihak yang kecipratan menikmati uang dari hasil korupsi pengadaan e-KTP.
Baca juga:
Fadli Zon minta KPK angkat bicara soal nama besar dikorupsi e-KTP
Soal nama besar kasus e-KTP, KPK bilang 'Tunggu saja hari Kamis'
Ditanya kecipratan duit e-KTP, Ahok bilang 'mana ada, sembarangan!'
Fadli Zon bantah sosialisasi RUU KPK berkaitan dengan kasus e-KTP
Fadli sebut anggota DPR terseret kasus e-KTP tanggung jawab pribadi
Pengadilan larang sidang korupsi e-KTP disiarkan langsung televisi
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Bagaimana cara penyidik KPK menyita handphone Hasto Kristiyanto? Penyitaan itu dilakukan oleh salah seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti. Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto menyapa prajurit TNI? "Ketika berjumpa dengan Prajurit, maupun keluarga besarnya saya selalu berusaha menyapa terlebih dahulu seperti apa yang dipesankan oleh kedua orang tua saya dahulu," tulisnya dalam caption.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam salinan putusan terungkap bahwa kelakukan Hasyim melecehkan CAT dengan bujuk rayu hingga terjadi hubungan badan.
-
Bagaimana cara DKPP memutuskan Hasyim Asy'ari? Berdasarkan sejumlah fakta yang ada, kasus Hasyim Asy'ari ini kemudian diproses dan mengikuti persidangan secara daring, oleh seluruh anggota Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).