Soal nama Puan dan Pramono, KPK akan perdalam kesaksian Setnov
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi, untuk melanjutkan proses hukum terhadap dua menteri kabinetnya, Puan Maharani dan Pramono Anung. Nama keduanya disebut Setya Novanto menerima aliran dana proyek e-KTP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi, untuk melanjutkan proses hukum terhadap dua menteri kabinetnya, Puan Maharani dan Pramono Anung. Nama keduanya disebut Setya Novanto menerima aliran dana proyek e-KTP.
"Saya kira kalau soal Jokowi dalam banyak event selalu mengatakan proses hukum silakan dilakukan, Pemberantasan Korupsi jalan terus, dalam konteks itu saya kira positif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (23/3).
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU? Bacapres Prabowo Subianto dan Bacawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini, Rabu (25/10).
-
Siapa yang menyatakan elektabilitas Prabowo naik dan Anies turun? Sekjen PBNU Saifullah Yusuf blak-blakan alasan elektabilitas Prabowo terus naik dan Anies turun.
-
Siapa yang menarik Pramono Anung ke hadapan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
KPK, kata dia akan mempelajari kesaksian Setya Novanto dalam persidangan serta membandingkannya dengan kesaksian dan bukti lainnya. Sebab, KPK tidak bisa bergantung pada keterangan satu pihak saja.
"Kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti yang lain. Dan yang kedua, jika dibutuhkan tentu akan kita perdalam lagi pada Setya Novanto apa saja fakta-fakta yang dia ketahui," jelas Febri.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai pernyataan Setya Novanto yang menyebut dua menterinya menerima uang kasus e-KTP.
Setya Novanto yang merupakan terdakwa atas kasus e-KTP menyebut nama Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima masing-masing uang US$ 500 ribu.
"Negara kita ini, negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum ada fakta-fakta hukum ya diproses saja," kata Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.
Jokowi pun mempersilakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu hingga tuntas.
"Semua memang harus berani bertanggung jawab. Asalkan Ada fakta-fakta hukum dan bukti hukum yang kuat," ucap Jokowi.
Selain Puan dan Pramono, mantan Ketua DPR RI itu juga menyeret nama mantan Pimpinan Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Melchis Markus Mekeng, Chaeruman Harahap, Mirawan Amir, Tamsil Linrung, Arif Wibowo, dan M Jafar Hafsah. Novanto menyebut para anggota DPR tersebut mendapat jatah masing-masing USD 500 ribu dengan total seluruhnya USD 3,5 juta.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK akan putuskan status justice collaborator Setnov saat sidang tuntutan
Soal e-KTP, Maruarar sebut Puan dan Pramono Anung punya integritas
Keterangan Setnov jadi fakta hukum jika sudah dikonfirmasi ke Made dan Andi
Bela Puan, PDIP sebut 'Peran sentral proyek e-KTP dimainkan kader Demokrat'
e-KTP proyek pemerintah SBY, Puan mengaku tak ikut bahas karena oposisi