Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Netralitas Lembaga Negara
Beredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Beredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban,
Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Netralitas Lembaga Negara
Beredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Salah satu isinya yang menjadi sorotan, mendukung pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo menyayangkan peristiwa yang melibatkan jajaran pejabat negara seperti BIN.
Menurut Najih, perilaku demikian telah merusak integritas demokrasi, perlindungan keamanan nasional, kredibilitas pejabat negara dan tentu mengikis kepercayaan publik.
- Soal Pakta Integritas Kabinda Papua Barat, Anies: Kalau Anda Miliki Aspirasi Pribadi, Mundur
- PDIP Tantang Usut Kebenaran Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
- Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
- Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Relawan Gibran Minta Diusut Tuntas
“Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu. Pertama, ini bisa berakibat pada rusaknya demokrasi. Demokrasi justru dibajak oleh pejabat negara. Kedua, perilaku demikian mengalihkan fokus utama BIN yang harusnya terlibat dalam perlindungan keamanan nasional. Ketiga, peristiwa tersebut berdampak kepada merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ucap Najih, Rabu (15/11).
Najih mendorong sikap presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negara yang terindikasi ikut terlibat dalam mempengaruhi jalannya Pemilu.
"Presiden sebagai pimpinan tertinggi di republik ini memiliki peran signifikan untuk mengawasi dan memberi arahan kepada seluruh instansi pemerintah agr tidak terjebak kepada politik dukung mendukung. Otoritas presiden hari ini bisa dijadikan dasar untuk mengontrol perilaku Lembaga Negara," lanjut Najih.
Najih mengingatkan, semua pejabat negara untuk mengingatkan seluruh lembaga negara untuk menjaga netralitas dalam Pemilu.
Netralitas tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa Pemilu mendatang bisa berjalan dengan lancar.
"Bukan hanya BIN, kami juga berharap lembaga negara yang lain bisa menahan diri dari tindakan dukung mendukung. Para pejabat lembaga negara harus tampil sebagai tauladan (eksemplar) bagi praktik demokrasi yang adil, jujur dan bersih," ujar Najih.
Reaksi Pj Bupati Sorong
Sebelumnya, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tak mau berkomentar soal dugaan adanya pakta integritas yang menyatakan kesiapannya memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang.
"No comment," ujar dia saat hendak ditahan KPK, Selasa (14/11).
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut. Namun dipastikan partai pengusungnya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu.
"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau itu enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," kata Ganjar usai pengundian nomor urut di Gedung KPU, Selasa (14/7).
Ganjar menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 nanti.
"Enggak lah, mana kekuatan kami?" imbuh Ganjar.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek darimana, apakah ada di KPK atau tidak nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong," kata Firli.
Sebelumnya beredar foto soal Pakta Integritas yang ditandatangani Yan Piet Mosso.
Berikut Isi Pakta Integritas Tersebut
1. Mendukung dan melaksanakan kenerhasilan program pemerintah pusat di wilayah Sorong,
2. Tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah,
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong,
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Sorong, Agustus 2023
Mengetahui Kabinda Papua Barat
Brigjen TNU TSP Silaban S.H., M.H