Soal tebusan sandera, Gatot sebut bukan bangsa sapi diperas terus
"Pemerintah tidak akan mau membayar. Ya saya harap perusahaan tempat ABK bekerja juga sama seperti pemerintah," ujarnya
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan membayar uang tebusan diminta oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap para Anak Buah Kapak (ABK) yang disandera. Meski saat ini telah lewat tiga hari dari batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Agustus 2016, sebagai batas waktu pemerintah Indonesia untuk membayar tebusan sekitar Rp 60 miliar.
"Ini dilepasin kan?, Ya buktinya tidak ada apa-apa. Pemerintah tidak akan mau membayar. Ya saya harap perusahaan (tempat ABK bekerja) juga sama seperti pemerintah. Kalau tidak bayar ya tidak bayar. Kita bukan bangsa kambing atau bangsa sapi yang diperah terus," kata Gatot di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (18/8).
Jenderal bintang empat ini memaparkan, saat ini dari 7 orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, masih ada 5 orang lagi yang masih dalam penyanderaan. Gatot menegaskan pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan kepada militer Filipina untuk mencoba membebaskan para ABK yang disandera.
"Saya tidak pernah menyarankan gencatan senjata. Pemerintah Indonesia, memberikan kesempatan kepada militer Filipina untuk mencoba membebaskan para sandera. Tentang gimana-gimananya (mekanisme) Menlu yang lebih pantas menyampaikan," jelas Gatot.
Lebih jauh, Gatot yakin militer Filipina dapat membebaskan WNI Indonesia yang disandera dalam keadaan selamat. Karena keselamatan Warga Negara Indonesia menjadi prioritas.
"Saya punya keyakinan. Dengan kepemimpinan (militer Filipina) yang sekarang, (mereka) pasti mampu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal dua korban sandera yang berhasil meloloskan diri dari sekapan kelompok Abu Sayyaf. Dua korban itu yakni Mohammad Sofyan (28) dan Ismail.
"Sudah, barusan saya lapor," ungkap Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).
Setelah mendapat laporan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar upaya pembebasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera terus dilakukan. Presiden menekankan agar keselamatan WNI tersebut diprioritaskan.
"Jadi kita upayakan untuk segera membebaskan dan keselamatan jadi prioritas. Kita berusaha semaksimal mungkin," jelas Retno.
Menurut Retno, Sofyan dikabarkan sudah berada di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan dan pada sore harinya sudah berada di Zamboanga. Sementara itu, korban lain bernama Ismail terkonfirmasi bahwa masih berada di Kepulauan Sulu.