Sore ini, rekomendasi Simposium '65 diserahkan ke pemerintah
"Yang akan kami sampaikan bentuk akademiknya, apa temuan yang kami dapat dari simposium dan bagaimana penyelesaiannya me
Hingga kini, Tim Perumus Rekomendasi Simposium Tragedi '65 yang berlangsung bulan lalu masih terus bekerja. Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 yang juga Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo mengatakan, dalam waktu dekat hasil rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Rekomendasi sudah mengerucut dan akan segera dilaporkan kepada Menko Polhukam," kata Agus Widjodo usai acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI di Anjungan Trigatra Gedung Lemhannas, Rabu (18/5).
Dia menjelaskan, hasil rekomendasi nantinya terdapat beberapa poin dengan metodologi analisis, informasi, dan masukan dari para pemangku kepentingan simposium dari berbagai kalangan. Rekomendasi diharapkan bisa digunakan pemerintah untuk membedah Tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan.
"Yang akan kami sampaikan bentuk akademiknya, apa temuan yang kami dapat dari simposium dan bagaimana penyelesaiannya menurut konsep rekonsiliasi," ujarnya.
Rencananya hasil rekomendasi dari tim perumus akan diserahkan sore ini kepada Menkopolhukam.
Pertengahan bulan lalu pemerintah telah menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta. Acara yang diprakarsai oleh Agus Widjojo ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas penyelesaian tragedi kemanusiaan tersebut.
Pertemuan itu pun mengundang banyak pihak mulai dari kalangan akademisi, militer, praktisi, juga para pembela HAM. Mereka memberikan pandangan sebagai upaya untuk menyelesaikan tragedi 1965.
Baca juga:
Kelompok aktivis HAM Jerman tuduh Saudi ikut mendanai ISIS
Marak isu kebangkitan PKI untuk jegal penuntasan kasus HAM 1965
Cuma di Jawa dan Sumatera, kuburan massal korban '65 ada 122 titik
Intimidasi pada saksi dan keluarga korban 1965 masih kencang
Pemerintah jamin keselamatan pengungkap kuburan massal korban '65
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Siapa yang berhak atas HAM? Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
-
Siapa yang memimpin pasukan yang menculik para jenderal pada peristiwa G30S/PKI? Doel Arif mendapat tugas menculik para Jenderal Angkatan Darat di malam kelam itu. Doel Arif menjadi Komandan Pasukan Pasopati dalam Gerakan 30 September.
-
Kapan peristiwa G30S/PKI terjadi? Tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia.
-
Di mana HAM dijelaskan? Dilansir dari situs resmi United Nations, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.