Sulit Dapatkan Solar, Ribuan Nelayan Muaragembong Bekasi Tidak Bisa Melaut
Ribuan nelayan di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi tidak bisa melaut. Setiap hari mereka hanya menyandarkan perahu di dermaga karena kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Ribuan nelayan di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi tidak bisa melaut. Setiap hari mereka hanya menyandarkan perahu di dermaga karena kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Seperti nelayan di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong. Di wilayah ini, sekitar 1.500 nelayan tidak bisa melaut karena sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
-
Apa yang dilakukan mahasiswa UGM dalam KKN mereka di Sulawesi Barat? Mahasiswa adalah agen perubahan. Tak sedikit mahasiswa yang melakukan inovasi untuk memberikan perubahan di tengah masyarakat. Bentuk inovasi itu bisa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya saat program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Melalui program KKN, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada bakal memasang teknologi pemanen air hujan, tepatnya di Pulau Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
Selama ini, untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi ribuan nelayan harus membelinya di SPBU Batujaya, Kabupaten Karawang. Namun pihak SPBU saat ini tidak bisa melayani mereka karena mengalami kelebihan penjualan dari sektor pertanian.
"Di Muaragembong tidak ada SPBU, jadi nelayan biasanya beli BBM bersubsidi di Batujaya Karawang, nah sekarang mereka kesulitan melaut karena tidak bisa mendapatkan BBM," ucap Sekretaris Desa Pantai Bahagia, Ahmad Qurtubi, Selasa (28/6).
Dia mengatakan, pihak desa akan mengajukan surat permohonan pembangunan SPBU khusus untuk nelayan ke Dinas Pertanian, Pemkab Bekasi dan BP Migas. Jika direalisasikan, maka lokasi pembangunannya akan berada di Desa Pantai Bahagia atau Pantai Mekar.
"Nelayan yang menggunakan perahu jenis ketinting butuh lebih 10 liter Pertalite per hari, kalau yang pakai perahu jenis jukung butuh 30 sampai 40 liter solar per hari, makanya kami minta supaya dibangun SPBU khusus untuk nelayan, karena tidak bisa melaut akan berdampak pada pendapatan nelayan," katanya.
Camat Muaragembong, Lukman Hakim membenarkan hingga saat ini di wilayahnya tidak ada SPBU. Kondisi itu pun menjadi salah satu penyebab ribuan nelayan sulit melaut jika tidak bisa mendapat pasokan BBM bersubsidi dari SPBU Batujaya Karawang.
"Surat permohonan pembangunan SPBU akan kami sampaikan ke Pak Pj Bupati Bekasi, draft-nya sudah ada. Jadi memang alasan utamanya nelayan kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi," katanya.
Selain permohonan pembangunan SPBU, pihak kecamatan juga mengusulkan untuk mengaktifkan kembali fasilitas penyalur BBM bersubsidi yang telah vakum lebih dari 10 tahun lamanya.
"Fasilitas penyalur BBM ini dulu sudah ada, tiba-tiba mandeg, gak tahu sebabnya, nah ini supaya diaktifkan kembali. Jadi selain SPBU untuk umum, juga untuk nelayan, karena ini kan untuk perekonomian nelayan juga," ungkapnya.
Baca juga:
Kriteria Mobil dan Motor Dilarang Isi Pertalite, Tak Bisa Daftar di MyPertamina
Main HP Dilarang di SPBU, tapi Beli Pertalite Harus Pakai Aplikasi MyPertamina
Catat, Kriteria Konsumen yang Bisa Membeli Solar Subsidi di MyPertamina
DPR Soal MyPertamina jadi Syarat Beli Pertalite: Pikirkan Rakyat Tak Punya Android
Pahami, Fakta Beli Pertalite & Solar Mulai 1 Juli 2022 Wajib Terdaftar di MyPertamina
1 Juli 2022, Beli Pertalite & Solar di 5 Provinsi ini Wajib Terdaftar di MyPertamina
Pertamina: Uji Coba Beli Pertalite Lewat MyPertamina Tak Berlaku untuk Sepeda Motor