Sultan minta kepala daerah aktif menjaga stabilitas keamanan nasional

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta kepada semua kepala daerah untuk berperan aktif dalam penanganan kemanan dan ketertiban masyarakat. Ini penting, karena menyangkut stabilitas keamanan nasional.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta kepada semua kepala daerah untuk berperan aktif dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini penting, karena menyangkut stabilitas keamanan nasional.

"Ketertiban dan keamanan di wilayah adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang dibantu oleh polisi dan TNI. Kepala daerah wajib memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk ikut berperan menjaga keamanan," kata Sultan saat membuka Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Yogyakarta, Rabu (20/9).

Peran aktif kepala daerah ini kata Sultan, seperti contoh jika ada problem di desa, jangan kemudian mencari mudahnya dengan menghubungi polisi. Seharusnya kata Sultan, lurah dibantu Babinsa dan Babinkamtibnas yang harus menangani.

"Jika tidak mampu, maka camat, bupati, wali kota dan gubernur yang turun. Kecuali jika terjadi pelanggaran pidana baru polisi turun. Kalo apa-apa polisi, hancur lebur polisinya," ujar Sultan.

Ini menurutnya sudah dilakukan di Yogya. Karena konflik di daerah ini akan mengganggu stabilitas, sehingga perlu penanganan yang terintegrasi. Seperti contoh jika ada ormas yang ingin menang sendiri, kemudian demo dan meresahkan masyarakat, hal ini langsung ditangani sendiri dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan ormas tersebut. "Saya harap pemimpin jangan hanya menunggu, tapi ada inisiatif demi keamanan masyarakat," ujarnya.

Sultan mengaku dirinya tidak mau kecolongan dengan adanya konflik dan hasutan yang terjadi karena kesalahpahaman. Seperti akhir-akhir ini banyak beredar di media sosial soal gejolak masyarakat tentu ini akan menjadi beban pemerintah untuk mempetakan kondisi kerawanan daerah.

"Empat, lima tahun lalu kami meminta Kapolda untuk memerintahkan Babinkamtibnas berkantor lima hari di kecamatan atau kantor desa. Tujuannya supaya mereka dikenal masyarakat," paparnya.

Tahun ini Sultan juga membentuk gerakan Jogo Warga di 210 desa. Di mana warga dididik oleh kepolisian dan TNI untuk melaksanakan tugas yaitu menginformasikan dan mendata orang-orang yang tidak dikenal yang singgah di wilayahnya.

"Tugas mereka adalah jika menemukan kecurigaan atau gejolak seperti adanya peredaran narkoba atau teroris. Karena masyarakat sendiri yang bisa mengkondisikan wilayahnya. Kami ingin membangun kemandirian civil society yang bisa mengatakan tidak atau iya pada sesuatu yang dianggap tidak baik," jelasnya.

Contoh lain, ketika ada kasus pembangunan gereja yang tidak mendapatkan izin kemudian di demo oleh masyarakat. Sultan langsung memanggil pendeta dan pengelola gereja agar segera menyelesaikan perizinannya. Ini adalah bentuk komunikasi dengan masyarakat tanpa harus melarang mereka untuk beribadah.

"Saya minta juga kepala daerah untuk tidak membeda-bedakan warga apapun agamanya, sukunya dan budayanya. Biarpun saya muslim, jika ada yang membuka gereja atau pura ya saya buka, yang penting hukum ditegakkan dan tidak ada minoritas atau mayoritas semua sama," bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan meminta kepada para peserta Rakornas untuk merumuskan bagaimana cara dan strategi keamanan di daerah. Seperti yang sudah dicontohkan soal penanganan di Yogyakarta dengan pola dan komunikasi untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.