Surati Jokowi, Perempuan Antikorupsi Desak Penerbitan Perppu KPK
Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi Anita Wahid menilai tak ada langkah konkret dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan DPR.
Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi Anita Wahid menilai tak ada langkah konkret dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan DPR.
"Kami tak melihat ada langkah konkret yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya (perppu) atau tidak," ujar dia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini menyayangkan sikap Jokowi yang sebelumnya mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk UU KPK hasil revisi.
"Bahwa kami tak melihat ketegasan beliau atas apa yang sudah diucapkan sendiri, yaitu akan mempertimbangkan keluarkan perppu, bahkan sudah ada omongan sendiri mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk mendraft perppu-nya," kata dia.
Revisi UU KPK sendiri sejatinya akan berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019 jika Jokowi tak segera menerbitkan perppu KPK. Revisi UU KPK akan diundangkan satu bulan setelah disahkan DPR.
"Besok (Kamis, 17 Oktober) adalah waktu yang sangat krusial, karena besok adalah moment di mana UU KPK akan berlaku. Jadi kami juga heran dengan mepetnya waktu ini, mengapa tak ada langkah-langkah yang jelas untuk dikemukakan kepada publik," kata Anita Wahid.
Anita mengaku sudah melayangkan surat kepada Jokowi agar segera menerbitkan perppu. Surat tersebut disampaikan kepada Jokowi atas dasar inisiatif Perempuan Indonesia Antikorupsi dan komunitas antikorupsi di sejumlah daerah.
"Itu sebabnya kami melayangkan surat untuk memberikan tekanan kepada Pak Presiden agar melihat ada urgensi yang sangat tinggi untuk segera mengeluarkan perppu ini, dan mengingatkan kembali pada komitmen beliau (memberantas korupsi)," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Istana Sebut Jokowi Masih Perlu Waktu, Perppu KPK Tak Terbit Hari Ini
Pimpinan Ragu Jalankan Tugas karena Banyak Typo di UU KPK Hasil Revisi
Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
Istana Minta Mahasiswa Tak Ancam Jokowi soal Perppu KPK
KPK: Kita Masih Sangat Berharap Presiden Tunda Pelaksanaan UU KPK
Politikus Golkar Sebut Tekan Presiden Keluarkan Perppu Langgar Konstitusi