Surati PT Pelindo III, Gubernur Bali Minta Penghentian Reklamasi di Benoa
Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Bali. Pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Bali. Pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.
-
Kapan Pantai Pecaron menampilkan kesenian kompangan? “Pada momen hari besar di sini juga ditampilkan kesenian kompangan, kesenian tradisional daerah dengan iringan rebana, lantunan lagu agamis dengan atraksi silat yang semakin menambah seru,” kata Nafisah, salah seorang pengelola Pantai Pecaron.
-
Kapan Pelindo mencatat raihan positif di bidang pariwisata maritim? Pelindo Regional 3 Bali, mencatat raihan positif dalam bidang pariwisata maritime dalam 10 bulan terakhir 2023, jumlah wisatawan asing yang tiba melalui kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, sebanyak 21.842 orang.
-
Bagaimana Pelindo membangun konektivitas pariwisata di Indonesia? Selain itu, para delegasi akan diajak untuk mengunjungi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang disiapkan untuk menjadi jangkar dalam membangun konektivitas pariwisata di Indonesia
-
Bagaimana Sido Muncul mempromosikan pariwisata Indonesia melalui iklan video musik Tolak Angin? Dalam iklan video musik itu, Sido Muncul menampilkan sejumlah tempat wisata yang indah, seperti Pantai PAAL yang berada di Desa Marinsow, Batu Dinding Kilo Tiga di Amurang, Bukit Larata di Desa Kinunang, Taman Nasional Bunaken, Pulau Nain, serta Tarian khas Sulawesi Utara yaitu Tari Kabasaran.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Siapa yang memulai kampanye di Surabaya? Anies memulai kampanye di Jakarta. Sedangkan, Cak Imin bakal berkampanye di Surabaya.
Gubernur Koster mengingatkan bahwa visi pembangunan daerah Bali yaitu 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali Beserta isinya.
"Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Sakala-Niskala, diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, alam, krama, dan kebudayaan Bali," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/8).
"Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan revisi Perda nomor 16, tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang telah menegaskan bahwa Teluk Benoa adalah merupakan kawasan konservasi," sambung Koster.
Oleh karena itu, Gubernur Koster menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa sebagai marine tourism hub di Kota Denpasar tidak sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Perlu dipahami bahwa segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian alam, krama, dan kebudayaan Bali pada akhirnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten (Atau) Kota se-Bali," ujar Koster.
Dalam butir (a) surat itu Gubernur Koster meminta Pelindo III agar tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima.
Selanjutnya pada butir (b) Pelindo III diminta untuk segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove.
Kemudian, pada butir (c) Gubernur Koster meminta agar Pelindo III segera melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping II sehingga areal tersebut tertata dengan baik.
Pada butir (c) ini pula Gubernur Koster menegaskan bahwa sesudah ditata areal tersebut hanya boleh digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Penegasan ini tentunya akan menghentikan rencana awal Pelindo III untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas lahan hasil pengurukan. Sedianya, sebagian areal hasil pengurukan juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi kota Denpasar.
Sedangkan pada butir terakhir (d) Gubernur Koster meminta Pelindo III untuk melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Keluarnya surat ini dipicu oleh ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
Berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III terhadap lahan seluas 85 Ha yang terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 Ha dan lokasi Dumping II seluas 47 Ha telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81 persen.
"Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas + 17 Ha (hektare) berlokasi di timur laut lokasi dumping II," jelas Koster.
"Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan dan tidak dipasangnya silt screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen Amdal," tambah Koster.
Selain itu kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja mengungkapkan sejak Februari 2019, tim monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan.
"Dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan. Temuan ini telah kami laporkan kepada Bapak Gubernur," ujarnya.
Baca juga:
Gubernur Bali Sebut Jokowi Belum Beri Jawaban Soal Reklamasi Teluk Benoa
4 Momen Ini Bikin Menteri Susi Marah
Sambangi Tanjung Benoa Bali, Sandiaga Janji Tolak Reklamasi
Gubernur Bali Tegaskan Belum Terima Surat Izin Lokasi Rreklamasi Teluk Benoa
Sandiaga: Kita Menolak Reklamasi!
Tolak reklamasi, Wayan Koster akan menindak perusak mangrove di Teluk Benoa