Survei Alvara: 29,6 Persen profesional setuju negara Islam diperjuangkan

Hasil survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation menyatakan, aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mulai terpapar ajaran-ajaran intoleransi.

Radikalisme dinilai telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia. Hasil survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation menyatakan, aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mulai terpapar ajaran-ajaran intoleransi.

"Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang antiPancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja," kata CEO Alvara, Hasanuddin Ali, Senin (23/10).

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN. Survei dilakukan pada tanggal 10 September hingga 5 Oktober melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei ini diketahui bahwa relasi antara agama dan negara, bahwa dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7 persen yang tak mendukung pemimpinnonmuslim dan dari jumlah ini 31,3 persen adalah golongan PNS. Kemudian 25,9 persen swasta dan 25,9 persen karyawan BUMN. Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas.

"Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen, swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen," katanya.

Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai idologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi Indonesia. Sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang tepat.

"Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4 persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1 persen," katanya.

Lebih lanjut dia memaparkan 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.

"Dalam soal jihad untuk tegaknya agama Islam, mayoritas profesional tak seyuju berjihad. Namun tak bisa diabaikan juga bahwa ada 19,6 persen profesional yang setuju bahkan ini lebih banyak PNS dibanding yang BUMN maupun swasta," katanya.

Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hasil survei ini adalah 'alarm' buat semua pihak. Menurutnya, hasil survei ini tak datang tiba-tiba tapi hasil proses panjang yang konsekuensinya dirasakan sekarang.

"Dulu kelompok masyarakat Islam kita berdebat NU dan Muhammadiyah dan sekarang yang terjadi adalah kontestasi siapa yang lebih Islam. Kemudian generasi sekarang yang jadi kelas menengah adalah yang hanya merasakan gejolak reformasi tapi tak merasakan gejolak Islam orde baru," katanya.

"Sekarang terbukti bahwa intoleransi masuk ke semua lini kehidupan kebangsaan. Bukan hanya masuk pada yang kelompok DNA-nya sudah radikal tapi juga kelompok yang DNA tak radikal namun ikuy-ikut. Yang tak punya imunitas terhadap radikalisme masuk dan ikut. Sehingga semua dengan mudah menerima ajaran intoleransi dan radikalisme," kata Lakpasdam PBNU Rumadi Ahmad.

Dia melihat bahwa dari sisi usia sebagian besar kalangan tersebut adalah pekerja yang masuk pasca-reformasi. Menurutnya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya dalam seleksi PNS tak ada lagi yang mengecek ideologi kebangsaannya.

"Kita harus menata ulang persoalan idiologi kebangsaan. Apalagi ini aparatur negara yang kelihatan. Sekali lagi ini bukan masalah sederhana. Sebab yang dimasuki ini adalah PNS, profesiobal swasta dan BUMN," katanya.