Survei Persepsi Publik: TNI Tertinggi, KPK di Bawah Polri
Survei persepsi publik Cyrus Network menunjukkan untuk pertama kali penilaian terhadap KPK lebih rendah dibandingkan kepolisian. Dalam survei ini, KPK menempati urutan keempat dalam penilaian tingkat kepercayaan, soliditas, dan kekuatan.
Survei persepsi publik Cyrus Network menunjukkan untuk pertama kali penilaian terhadap KPK lebih rendah dibandingkan kepolisian. Dalam survei ini, KPK menempati urutan keempat dalam penilaian tingkat kepercayaan, soliditas, dan kekuatan.
"Untuk pertama kalinya survei menemukan bahwa penilaian terhadap kepolisian lebih baik daripada penilaian publik terhadap KPK," ujar CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto dalam pemaparan survei di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (13/3).
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kapan TNI dibentuk secara resmi? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Apa yang berhasil diamankan oleh prajurit TNI? Menariknya, penyusup yang diamankan ini bukanlah sosok manusia. Salah satu tugas prajurit TNI adalah menjaga segala macam bentuk ancaman demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Bagaimana cara prajurit TNI menangkap 'penyusup' tersebut? Saat itu, prajurit TNI mengenakan seragam PDL nampak memegang bagian ekor biawak dan mencoba memindahkannya ke tempat lebih aman.
Dalam pertanyaan apakah semakin kuat, TNI menempati urutan pertama dengan angka 82,6 persen, diikuti Lembaga Kepresidenan 75,1 persen, Polri 71,5 persen dan KPK 56,8 persen.
Pada pertanyaan tingkat soliditas urutan teratas juga tidak berubah. TNI pertama dengan angka 80,4 persen, diikuti Lembaga Kepresidenan 71,3 persen, Polri 68 persen dan KPK 54,6 persen.
Di tingkat kepercayaan juga tidak berubah, TNI pertama dengan angka 79,9 persen, lembaga kepresidenan 70,7 persen, Polri 62,5 persen dan KPK 57,6 persen.
Menurut Eko, persepsi publik terhadap KPK banyak dipengaruhi pemberitaan terkait revisi UU KPK sampai proses pemilihan komisioner baru. Serta, banyak gelombang penolakan terhadap UU KPK melalui demonstrasi besar-besaran.
"Publik kurang yakin dengan revisi UU tadi itu kan bisa memperkuat KPK. Bisa jadi, kemarin kan lumayan demonya bisa jadi karena itu juga, bisa jadi sebagian publik melihat sebelumnya jelang pergantian pimpinan sempat ada opini kurang bagus, ada (pimpinan mengundurkan diri), jadi mendapat penolakan dari badan pekerja. itu kan beritanya lumayan," kata Eko.
Survei ini dilakukan pada 24-30 Januari 2020 terhadap 1230 responden dari seluruh Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/rnd)