Survei SMRC: UUD 1945 Tak Boleh Diubah Atas Alasan Apapun
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tak setuju dengan rencana amandemen atau perubahan UUD 1945. Total ada 66 persen responden yang menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik untuk Indonesia.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tak setuju dengan rencana amandemen atau perubahan UUD 1945. Total ada 66 persen responden yang menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik untuk Indonesia.
"Mayoritas warga, 66 persen menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas apapun bagi Indonesia yang lebih baik," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/10/2021).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Di mana SDN Ambon berada? Sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Serang, Banten, tampak memprihatinkan.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
Sementara itu, kata dia, ada 12 persen responden yang memandang bahwa UUD 1945 mungkin ada kekurangan karena hasil buatan manusia. Namun, mereka masih melihat sejauh ini UUD 1945 paling pas bagi kehidupan Indonesia lebih baik.
"Sehingga total ada 78 persen (responden) yang tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," jelasnya.
Disisi lain, ada 11 persen responden yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus. Sedangkan, hanya 4 persen responden menilai sebagian besar UUD 1945 harus diubah. Sisanya, 7 persen menjawab tidak tahu.
"Secara umum warga tidak menghendaki perubahan UUD 1945," ucap Sirajuddin.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Dari populasi itu, dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan response rate 80 persen atau sebanyak 981.
Adapun margin of error survei ini sebesar 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara pada 15 sampai 21 September 2021.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mewacanakan mengamandemen UUD 1945 untuk memasukan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi "bola liar" atau membuka kotak pandora.
"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945, sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (14/8).
Reporter: Lizsa Egeham/Liputan6.com
Baca juga:
Survei SMRC: 66 Persen Masyarakat Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Ketahui Makna Alinea Pembukaan UUD 1945, Berikut Penjelasannya
Survei Indikator: Mayoritas Publik Tidak Ingin UUD 1945 Diubah
Survei: 42,5 Persen Tokoh Elite Tak Setuju Dibuat Pokok-Pokok Haluan Negara
Sekjen Gerindra Bertemu Ketum Muhammadiyah Bahas Amandemen UUD hingga Nasib UMKM
Bamsoet: Satu Partai Tidak Setuju, Amandemen Sulit Dilakukan