Taji Dinasti Politik di Panggung Pilkada

Tanto Warsono merupakan menantu Ratu Atut (suami dari Andiara Aprilia), yang maju sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang berpasangan dengan Irna Narulita. Keduanya merupakan paslon petahana.

Di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel), keponakan Ratu Atut yang juga putra Ratu Tatu, Pilar Saga Ichsan sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Benyamin Davnie mendulang banyak suara. Paslon nomor urut 03 ini mengantongi 110.902 suara atau setara dengan 40.6 persen.

Mengalahkan pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati yang mendapatkan 35.1 persen suara, dan Siti Nuraziza-Ruhama Ben dengan suara 24.3 persen.

Total surat suara yang masuk sebanyak 48.06 persen, atau berasal dari 1.424 TPS. Pada Pilkada Tangsel ini, total TPS sebanyak 2.963.

Benyamin merupakan wakil wali kota Tangsel mendampingi Airin Rachmi Diany yang sudah dua periode menjabat sebagai wali kota. Airin adalah istri dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), adik Ratu Atut.

Benyamin mengaku tidak ambil pusing dengan komentar miring maupun sitgma sejumlah pihak terkait dengan dinasti Banten. Untuk menangkis berbagai tudingan, dia akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam kepemimpinannya kelak.

"Enggak papa biar saja, saya memfinalkan perhitungan suara KPU, kalau suara miring ada saja. Yang penting konsep saya dalam penegakan hukum dan antikorupsi, saya melanjutkan MoU Bu Airin, dengan Korsupgah KPK untuk pendampingan dalam berbagai arena pembangunan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam proses awal sampai akhir termasuk juga pencairan-pencairan anggaran kita akan libatkan itu," kata Benyamin, Jumat (11/12).

Dia mengaku, pendampingan oleh tim Kejaksaan dalam skala pembangunan di Tangsel, agar semua hal berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prosedur.

"Enggak (percuma), mereka mendampingi supaya semua proses tahapan dari perencanaan dan pelaksanaannya memenuhi standar aturan," ucap Benyamin.

Sementara itu, pengamat Politik dari Untirta Leo Agustino mengatakan, dinasti bukan lagi menjadi istilah yang negatif dalam sebuah kontestasi politik. Sebagian besar memang ketika Ratu Atut dan Wawan ditangkap oleh KPK, masyarakat marah dan membenci dinasti. Namun pada perjalanannya, ada sebagian masyarakat juga yang merasa kehilangan karena merasa jadi patok klien.

"Maka dari itu Bu Tatu memegang DPD Golkar dan merancang kemenangan keluarga, dan momen paling menggembirakan adalah setelah beberapa tahun setelah penangkapan Bu Atut, sekarang mereka menuai hasil sebetulnya. Di Kabupaten Serang Bu Tatu menang, di Pandeglang meskipun jadi wakil juga menang, kemudian di Tangsel juga menang," terangnya.

Terlebih yang menjadi unik hingga saat ini, Ratu Atut masih menjadi sosok yang diingat dapat mengayomi masyarakat Banten. Belum ada sosok yang mampu menggantikan, sekalipun Gubernur Banten Wahidin Halim. Sehingga dalam konteks Pilkada 2020 ini, tidak lepas dari upaya dinasti Atut untuk mengembalikan Banten jadi basis kembali.

"Orang Banten masih melihat Bu Atut sebagai figur bisa mengayomi sebenarnya, yang bisa menjadi patron bagi mereka. Sekarang kalau kita lihat belum ada yang bisa jadi patron," paparnya.

Dihubungi terpisah, Aktivis Antikorupsi Ade Irawan menggarisbawahi dua aspek penting mengenai dinasti politik. Pertama yang menjadi catatan Ade adalah harus adanya pengawalan ketat selama periode pemerintahan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

"Pengawalan harus lebih ketat. Apalagi kalau asbabul nuzul orang membangun dinasti bukan soal gagah-gagahan. Tapi bagaimana mereka mengamankan bisnis, terutama bisnis yang ada kaitannya dengan anggaran negara, khususnya APBD. Jadi itu yang musti diwaspadai," terangnya kepada merdeka.com.

Terlebih jika kepala daerah yang sedang berkuasa berlatar belakang tidak cuma politikus, melainkan juga pengusaha. Jika tidak diawasi, menurutnya hal ini cukup rawan bersinggungan.

Aspek kedua yang menjadi catatan mantan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini adalah harus adanya transparansi dari kepala daerah, termasuk keterbukaan publik mengenai perusahaan yang dimiliki.

"Bagusnya kalau ada inisiatif dari mereka. Misalnya mereka ada deklarasi konflik kepentingan, mereka deklarasikan perusahaan mereka apa saja. Jadi ketika ada tender, orang bisa aware dan dipastikan tidak ada intervensi yang membuat persaingan tidak sehat. Bagusnya seperti itu. Dibuat transparan, APBD, proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga mereka bisa buktikan ke publik bahwa dinasti ini ujungnya bukan untuk mengambil uang rakyat," terang Ade.