Tak cuma di pusat, korupsi juga dilakukan pemuda di daerah

Pemuda yang melakukan korupsi umumnya sosok atau tokoh potensial yang memiliki kecakapan dan berpendidikan tinggi.

Anak muda terlibat korupsi bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan Jakarta. Kondisi miris ini juga terjadi di Sumatera Utara (Sumut).

Kasus yang menjerat Ridwan Panjaitan (31), salah satu contohnya. Mantan asisten pribadi (aspri) dan orang dekat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dijatuhi hukuman 3 tahun 10 bulan penjara karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada Biro Umum Setdaprov Sumut.

Perbuatannya merugikan negara Rp 407,5 juta. Saat melakukan kejahatan itu statusnya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemprov Sumut.

Pun ada nama Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara (42). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari pengusaha yang ingin mendapatkan proyek pembangunan RSUD Panyabungan. Persidangannya masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Selain dua kasus ini, masih ada beberapa sosok muda yang terjerat kasus rasuah di Sumut. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut Ruritaningrum mengakui korupsi memang sudah merasuki pemuda.

Menurut dia, pemuda yang ingin meningkatkan eksistensi diri kerap mengambil jalan pintas sehingga mudah terjerat dalam jebakan korupsi. "Ada dorongan untuk memopulerkan diri secara instan dengan uang dan kekuasaan. Untuk mencapai itu, mereka memanfaatkan kedudukannya, baik sebagai pemimpin daerah, pejabat, atau menjabat posisi strategis di pemerintahan," jelasnya.

Ruritaningrum sangat menyayangkan kondisi ini. Soalnya, pemuda yang melakukan korupsi itu umumnya sosok atau tokoh potensial. Umumnya memiliki kecakapan dan berpendidikan tinggi, namun tidak mampu melindungi diri dari wabah korupsi.

"Maka tokoh pemuda, baik di eksekutif, legislatif dan wiraswasta, berlomba-lomba melakukan cara mudah, yakni melakukan korupsi, bisa dengan menyalahgunakan jabatan, mark up, mark down, atau fiktif," jelas Ruritaningrum.

Solusinya, Ruritaningrum berharap persoalan integritas dikedepankan dalam pengkaderan tokoh-tokoh muda. "Dan, tentunya harus ada sanksi berat pada pelaku-pelaku korupsi ini, biar mereka jera," pungkasnya.