Tak Cuma Menag, Busyro Sebut Menristek Dikti juga Bisa Pilih Rektor
"Kayak mengatur korporasi. Nah sahamnya berapa persen? Tinggal didealkan saja berapa. Tapi itu kan nggak bener untuk lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga mengharapkan KPK bisa masuk ke hulunya, ini kan hilir," kata Busyro.
Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM, M Busyro Muqoddas, mengatakan kasus korupsi Romahurmuziy yang melibatkan Kementerian Agama sangat memalukan. Dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Mantan Ketua KPK itu menilai, potret manajemen di Kementerian Agama (Kemenag) saat ini terkesan sangat tertutup, terputus atau berdasarkan 'klik-klik'. Hal tersebut terbukti dengan kasus yang menimpa Romahurmuziy alias Rommy.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
"Saya kira dan banyak dugaan, tidak hanya kasus Rommy saja, yang lain-lain juga begitu. Kalau itu sumbernya dari manajemen yang tertutup dari Kementerian Agama, bahkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," ujar Busyro di Klaten, Rabu (20/3).
Manajemen di Kementerian Agama, menurut Busyro, mirip dengan yang terjadi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dimana para menteri mempunyai suara dalam penentuan rektor. Bahkan seakan-akan menteri bersangkutan mempunyai saham layaknya sebuah perusahaan.
"Kayak mengatur korporasi. Nah sahamnya berapa persen? Tinggal didealkan saja berapa. Tapi itu kan nggak bener untuk lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga mengharapkan KPK bisa masuk ke hulunya, ini kan hilir. Hilir yang sudah kayak gini ini berarti hulunya sudah kumuh dan sudah lama sekali," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Busyro, sambil membenahi manajemen yang kumuh dan koruptif itu, sudah seharusnya pertanyaan diajukan kepada Presiden Jokowi. Apakah presiden tidak mengetahui jika para menteri terutama Menteri Agama dan Menristekdikti, membuat aturan yang mengandung unsur front.
"Sudah saatnya presiden mengambil langkah, segera berhentikan menteri yang bersangkutan diganti Plt. Caranya gimana? Tidak ditunjuk oleh presiden, terutama dari orang dalam saja," katanya.
Busyro menjelaskan, penunjukan Plt harus menggunakan metode yang transparan. Yaitu dibentuk tim independen yang profesional, non partisan, non primordial serta mempunyai kemampuan manajerial.
"Jadi tim independen nanti suruh tes calon Plt, dan hasilnya diserahkan ke presiden," katanya lagi.
Sesuai berakhirnya jabatan presiden, Busyro menerangkan, Plt nanti akan bekerja hingga Oktober. Ia yakin dalam waktu tersebut Plt bisa membenahi manajemen di Kementerian Agama.
Baca juga:
Menag Siap Klarifikasi ke KPK Terkait Uang Ratusan Juta di Ruang Kerjanya
KPK Geledah Kantor Kemenag Gresik Terkait Kasus Jual Beli Jabatan
KPK Bawa 1 Koper dari Ruang Kerja Kakanwil Kemenag Jatim
Dikawal Polisi, KPK Geledah Ruang Kakanwil Kemenag Jatim
KPK Sita Uang di Kantor Menag, Fadli Sindir 'Di Luar Negeri, Menterinya Sudah Mundur'
Hasil Mengejutkan Diungkap KPK dalam Pengembangan Kasus Romahurmuziy
JK Soal Menag Terseret Kasus Romi: Kalau Dihubung-hubungkan Ya Dua-duanya Kena