Tak puas, saksi nomor 1 tinggalkan rekapitulasi KPU Kota Yogyakarta
Saksi pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Imam-Fadhli menjelang berakhirnya proses rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta memilih untuk meninggalkan lokasi acara. Para saksi ini memilih meninggalkan lokasi karena permintaan pembukaan surat suara tidak sah di 794 TPS tak dikabulkan.
Saksi pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadhli menjelang berakhirnya proses rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta memilih untuk meninggalkan lokasi acara. Para saksi ini memilih meninggalkan proses rekapitulasi karena permintaan pembukaan surat suara tidak sah di 794 TPS tidak dikabulkan oleh KPU Kota Yogyakarta.
"Mohon dicatat, kami tidak WO tapi hanya meninggalkan lokasi. Usulan kami mengamankan suara rakyat tidak disetujui," kata salah satu saksi paslon nomor 1, Antonius Fokky Ardianto, Jumat (24/2).
Menurut Fokky, dugaan adanya kejanggalan dalam proses penghitungan suara seperti yang sejak awal disuarakan oleh tim Imam-Fadhli, terbukti. Pertama yaitu ditemukannya satu suara sah dianggap suara tidak sah di TPS 14 Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta.
Selain itu, lanjut Fokky, Panwaslu Kota Yogyakarta juga memutuskan mengesahkan dua surat suara yang pada rekapitulasi Kamis, 23 Februari 2017, dianggap tidak sah karena bekas lubangnya berukuran lebar dan tidak sesuai dengan alat yang disediakan oleh KPU.
"Lalu ada satu suara tidak sah menjadi sah di tingkatan PPK Kotagede dan itu untuk ke paslon nomor 2 (Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi) meskipun ditolak oleh timsesnya," terang Fokky.
Fokky menganggap bahwa tim Imam-Fadhli sudah berusaha meminta agar proses rekapitulasi dilakukan pada seluruh surat suara tidak sah. Namun, KPU Kota Yogyakarta tidak bergeming.
"Proses membuka surat suara tidak sah bukan hanya karena ada selisih surat suara tapi juga melihat proses. Itu terbukti dengan temuan suara tidak sah menjadi sah," ujarnya.
Fokky menuturkan bahwa tim paslon nomor 1 tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi surat suara jika nanti selesai. Tim Imam-Fadhli, sambung Fokky hanya akan menuliskan surat keberatan.
Secara terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengatakan, keputusan saksi Imam-Fadhli untuk tidak menandatangani berita acara tidak mengganggu proses rekapitulasi. Menurutnya, hasil akan tetap sah meski saksi Imam-Fadhli tidak menandatangani hasilnya.
"Kita sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada bukti kuat di lokasi soal adanya kesalahan, pasti kami respon. Respon sesuai keberatan saksi dan data yang akurat," jelas Wawan.
Hingga saat ini, proses rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta belum selesai. Proses rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta tinggal menyisakan satu kecamatan dari total 14 kecamatan, yakni Umbulharjo. Sementara itu, 13 kecamatan lain, Mantrijeron, Mergangsan, Danurejan, Kotagede, Wirobrajan, Gondomanan, Gondokusuman, Pakualaman, Tegalrejo, Kraton, Ngampilan, Jetis, dan Gedongtengen, telah selasai dilakukan rekapitulasi.
Baca juga:
Hari terakhir rekapitulasi suara Pilkada Yogya diwarnai polemik
Demo Pilkada di depan KPU Yogya ricuh, seorang wanita pingsan
Kondisi terus menurun, ayah Ganjar Pranowo dirawat di RSUP Sardjito
MenPAN-RB minta BNPB tingkatkan akuntabilitas anggaran
Wiranto minta masyarakat tak berbuat kericuhan terkait hasil Pilkada
Rapat dengan BNPB & BPBD, Wiranto minta pencegahan bencana optimal
Tukang parkir Malioboro getok bus Rp 200 ribu, ini komentar Dishub
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa yang istimewa dari Yogyakarta? Pada zaman pendudukan Jepang, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan istilah Yogyakarta Kooti.
-
Apa kegiatan Atta Halilintar di Yogyakarta? Jadi, aku tuh ada acara, ada undangan di Yogyakarta. Kebetulan aku di Yogya dan di sini terkenal dengan wisata kulinernya, jadi aku yakin Yogya pasti the best buat makanan. Istri pun nitip makanan," pungkas Atta dalam live streaming di YouTubenya.
-
Siapa yang memilih kepala daerah di daerah istimewa Yogyakarta? DIY tidak melaksanakan Pilkada 2024 sebab penetapan kepala daerahnya dilakukan bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.