Tangkal ISIS, pemerintah bentuk tim terpadu dari pusat hingga daerah

"Rencana aksi yang bersifat silent harus dilaksanakan guna mewujudkan stabilitas dan kondisi sosial," kata Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, perkembangan dinamika nasional internasional dewasa ini perlu dicermati. Sebab, perkembangan lingkungan strategis global ke depan akan semakin kompleks dan intensif mendorong pergeseran dimensi ancaman di berbagai kawasan mulai dari ideologi dan kepentingan ekonomi negara besar.

Untuk itu, kata Tjahjo, perlu dibuat tim guna menjaga stabilitas dalam negeri, misalnya dari ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)

"Pembentukan Tim Terpadu dari pusat sampai daerah dan rencana aksi yang bersifat silent harus dilaksanakan guna mewujudkan stabilitas dan kondisi sosial, hukum keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal ini penting guna antisipasi penanganan konflik sosial termasuk pencegahan paham radikal/terorisme yang mulai merasuk di semua elemen masyarakat," kata Tjahjo kepada wartawan, Jakarta, Rabu (1/4).

"Hal ini harus serius diantisipasi karena akan berpotensi timbulnya ancaman ke depan sebagai bangsa. Seperti aksi teror, radikalisme, kekerasan bersenjata, sengketa teritorial, cyber crime," ujarnya.

Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan isu nuklir, demokratisasi dan HAM serta semakin munculnya ketegangan politik baru di berbagai kawasan yang rawan seperti perebutan energi dan pangan, juga harus tetap diwaspadai.

Menurut Tjahjo, tataran regional mengenai soliditas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN masih dipertanyakan. Lantaran memuncaknya kekuatan RRT dan AS khusus di laut Tiongkok Selatan dan kawasan Asia Pasifik.

"Kawasan ASEAN dan Asia Pasifik masih menjadi ajang pengaruh negara besar dan dinamika politik Timur Tengah harus dicermati. Pada konteks ini posisi negara, pemerintah harus hadir menjawab tantangan yang semakin kompleks di masyarakat kita," jelas Tjahjo.

"Negara, pemerintah pusat dan daerah sebagai kata kuncinya dengan forkompinda memang harus tegas tingkat koordinasi dan harus solid terjaga serta deteksi dini harus diperkuat," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, negara harus hadir untuk melindungi warganya dari gerakan ISIS. Semua pemangku pemerintahan di Indonesia tentunya harus mencermati hijrahnya WNI ke negara-negara luar.

"Harus diantisipasi karena pola pola radikal dan gerakan terorisme semakin mempola dengan berbagai aksi, aspek pencegahan dan deteksi yang harus diantisipasi serius," terang Tjahjo.

Baca juga:
'Jabar provinsi terpadat, mudah disusupi ISIS'
Bukan untuk berperang di Indonesia
Panglima ISIS dari UIN
Kendali mujahid ISIS dari Cianjur
Benih teroris dari kawin hingga kampus