Target Selesai 2025, Pemprov Jatim Kebut Pengadaan Lahan Jalan Tol Probowangi

Karena itu, rencana pembangunan Jalan Tol Probowangi ini menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari tiga seksi yang direncanakan, pembebasan lahan baru selesai di jalur yang melintasi Kabupaten Probolinggo.

2019-09-05 08:32:00

Pemprov Jawa Timur bertekad untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Seksi II. Harapannya jalan bebas hambatan tersebut selesai sesuai target nasional, yakni tahun 2025.

"Jalan tol Probowangi ini kan disambung dari Tol Trans Jawa yang merupakan program nasional yang dituangkan dalam Perpres. Program nasional ini harus selesai pada tahun 2025," kata Kabag Pemerintahan Pemprov Jatim, Dwi Mardiana, usai memberikan sosialisasi tentang rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, di Kantor Kecamatan Panarukan, Rabu (4/9) petang.

Karena itu, rencana pembangunan Jalan Tol Probowangi ini menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari tiga seksi yang direncanakan, pembebasan lahan baru selesai di jalur yang melintasi Kabupaten Probolinggo.

"Pengadaan lahan yang belum dilakukan adalah yang di Situbondo untuk seksi II dan Banyuwangi untuk seksi III," jelasnya.

Saat ini, rencana pembangunan seksi II di Situbondo, Jawa Timur, baru memasuki tahap konsultasi publik berupa sosialisasi. Karena itulah, Pemprov Jatim sejak awal September ini terus melakukan sosialisasi dengan mengundang ratusan warga pemilik lahan secara bergiliran di beberapa titik.

"Uji publik ini merupakan proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Probowangi. Ditargetkan, pengadaan tanah di Situbondo ini harus rampung bulan ini," ujar Dwi.

Pembangunan jalan tol Probowangi di Situbondo akan memiliki panjang 110 km. Untuk itu dibutuhkan lahan seluas 1.072 hektar yang tersebar di 46 desa di 14 kecamatan.

"Lahan itu 56 persen milik masyarakat dengan rincian, 41 persen merupakan lahan produktif, 15 persen pemukiman. Sedangkan 32 persen merupakan kawasan perhutani dan selebihnya milik instansi," papar Dwi.

Merujuk pada ketentuan dalam UU nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lanjut Dwi, pemberian ganti rugi bagi warga yang tanahnya terdampak, tidak hanya akan memperhatikan aspek fisik semata, tapi juga aspek non fisik.

"Memang tidak pakai istilah ganti untung, tetap ganti rugi. Tetapi gantinya akan menguntungkan secara adil dan memakmurkan masyarakat. Karena itu, penggantinya tidak cuma uang, tetapi bisa tanah, rumah atau lainnya. Tergantung nanti dari tim penilai," ungkapnya.

Proses penilaian secara fisik dan non-fisik nantinya akan dilakukan oleh tim dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah musyawarah rampung. Dwi memastikan, proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Probowangi akan berjalan terbuka. Karena pembelinya pemerintah, maka tidak ada potongan apapun dalam proses jual beli, termasuk tidak ada potongan maupun pajak jual beli.

"Semua kebutuhan dalam rangka transaksi, seperti foto kopi, materai dan lainnya, menjadi tanggung jawab panitia. Untuk pembayarannya nanti akan langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah," tandas Dwi.

Baca juga:
Tol Gempol-Pandaan Tak Lagi Gratis Mulai 9 Agustus 2019, ini Besar Tarifnya Nanti
Tol Gempol-Malang Tak Lagi Gratis Mulai 9 Agustus, Ini Besaran Tarifnya
PT PP Menangkan Tender Proyek Tol Semarang-Demak
Dibangun di Atas Tanggul Laut, Proyek Tol Semarang-Demak Harus Dikerjakan Hati-Hati
Pemerintah Tetapkan Tarif Tol Semarang-Demak Mulai Rp1.124 per Km
Perusahaan Asal Hong Kong Tertarik Beli Saham 2 Ruas Tol Milik Anak Usaha BUMN
Usai TransJawa, Pemerintah Akan Segera Bangun Tol TransJogja

(mdk/fik)