Targetkan 200 kasus per tahun, KPK minta anggaran pemberantasan korupsi dinaikkan
Targetkan 200 kasus per tahun, KPK minta anggaran pemberantasan korupsi dinaikkan. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya menargetkan di 2019 rata-rata kasus yang ditangani meningkat dari 100 ke 200 kasus. Karena itulah, ia meminta agar DPR menaikkan anggaran dari pagu indikatif 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan anggaran pada 2019 sebesar Rp 1,406 triliun. Namun kemudian pagu indikatif yang dialokasikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas hanya Rp 813,45 miliar atau 78 persen dari usulan awal.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya menargetkan di 2019 rata-rata kasus yang ditangani meningkat dari 100 ke 200 kasus. Karena itulah, ia meminta agar DPR menaikkan anggaran dari pagu indikatif 2019.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
"Kami sudah merancang 2017 rata-rata performance kami 100 kasus. Di 2019 kami harap rata-rata dari 100 jadi 200 kasus. Kami sangat berharap anggaran program pemberantasan korupsi dinaikkan sehingga performancenya meningkat," kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/6).
Agus memaparkan, di 2017 KPK melakukan penambahan pegawai cukup besar sebanyak 300 orang lebih. Saat ini, jumlah KPK sebanyak 1.571 orang atau bertambah 33 persen. Konsekuensinya secara otomatis anggaran belanja pegawai naik. Ini juga yang mendasari pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,046 triliun untuk tahun anggaran 2019.
Konsekuensi dari meningkatnya anggaran belanja pegawai ialah turunnya anggaran untuk program pemberantasan korupsi. Di 2018, anggaran program pemberantasan korupsi mencapai Rp 250 miliar dan 2019 turun menjadi Rp 209 miliar.
"Secara logika kalau pegawai nambah 33 persen kalau perfomance turun malah lucu," ujarnya.
Agus mengatakan, total penambahan anggaran yang diusulkan pihaknya di 2019 sebesar Rp 171 miliar. Alokasinya untuk pemenuhan belanja pegawai dan meningkatkan performa personil sehingga rata-rata kasus yang ditangani meningkat dari 100 sampai 200 kasus. Ia mengatakan walaupun KPK meminta tambahan Rp 171 miliar, jumlahnya masih lebih kecil dari usulan awal Rp 1,406 triliun atau hanya Rp 985,3 miliar.
Anggota Komisi III, Masinton Pasaribu mengkritik KPK yang selalu menjadikan kekurangan anggaran sebagai alasan sehingga tidak pernah bisa mengungkap kasus-kasus besar. Padahal menurutnya, anggaran yang diusulkan KPK jumlahnya hanya segitu setiap tahun.
"Dari tahun ke tahun pengajuan segini-gini saja. Padahal pernyataan yang sering kita dengar kendala KPK adalah anggaran dan personil terbatas. Kalau itu dijadikan alasan menurut saya enggak tepat," kata dia.
Ketua KPK menanggapi kritikan tersebut. Ia mengatakan walaupun anggaran yang diusulkan besar tapi realisasinya dilakukan pemotongan. "Kami usulkan Rp 1,046 triliun langsung dipotong lebih dari 20 persen. Jadi mau usul banyak percuma karena nanti dipotong," jelasnya.
Baca juga:
Kena OTT KPK, Wali Kota Blitar dibawa ke Jakarta
Di hadapan pimpinan KPK, Wiranto tegaskan pemerintah tak berniat melemahkan
Buntu, pertemuan pemerintah-KPK bahas RKUHP dilanjutkan usai Lebaran
Tak libatkan KPK, penyusunan revisi KUHP dinilai tak transparan
Menko Polhukam: RKUHP sama sekali tidak ada niat melemahkan KPK
Komisi III adakan RDP dengan KPK, BNN, LPSK dan BNPT
Kabag ULP Pemkab Purbalingga jalani pemeriksaan perdana di KPK