Tarik ulur Pemprov DKI & Polda Metro soal Pak Ogah atur lalu lintas

'Pak Ogah' rencananya akan digandeng Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas untuk membantu mengatur lalu lintas. Polda Metro menolak sebutan Pak Ogah, karena program tersebut dinamai Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.

2017-08-26 05:02:00

Kemacetan ibu kota yang semakin parah membuat sejumlah stakeholder memutar otak untuk mengatasinya. Jika Pemprov DKI menggeber pembangunan alat transportasi massal guna mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan umum, beda halnya yang dilakukan Polda Metro Jaya.

'Pak Ogah' rencananya akan digandeng Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas untuk membantu mengatur lalu lintas. Polda Metro menolak sebutan Pak Ogah, karena program tersebut dinamai Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menjelaskan nantinya Supeltas akan diberi seragam dan gaji tiap bulannya.

"Kita namakan mereka itu Supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas. Jadi mereka akan kita kerjakan, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasi. Nanti dia akan pakai seragam," ujar Halim beberapa waktu lalu.

Supeltas akan diplot di kawasan Kuningan, Mampang dan titik rawan kemacetan lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Kalau mengenai upah atau gaji, hal ini masih dibicarakan. Itu kita minta beberapa perusahaan untuk menggaji dia. Iya melalui CSR (Company Social Responsibility) itu, nanti kita minta untuk (memberi upah) pengatur lalu lintas," tambahnya.

Namun, rencananya tersebut ditolak Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot khawatir warga akan beramai-ramai mendaftar sebagai Supeltas lantaran gaji per bulannya.

"Saya belum dapat ‎informasi dari mereka, dari pak polisi. Terus berapa orang, fungsinya seperti apa. Dan pak ogah 'enggak mematok' mereka yang putar balik, gak patok biaya, itu kan sukarela," tutur Djarot di Balai Kota, Selasa (25/7).

Mantan Wali Kota Blitar ini mengakui keberadaan Pak Ogah sangat membantu mengatasi kemacetan. Apalagi kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki keterbatasan tenaga untuk mengatur lalu lintas.

"Alasannya pasti kan begitu ya. Nah maka perlu dievaluasi dan kita bicarakan. Jangan kemudian setelah itu wah nanti orang ramai-ramai jadi Pak Ogah," kata Djarot.

Terkait kemungkinan memberdayakan Pak Ogah seperti Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Djarot masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Karena untuk tim PPSU memiliki waktu kerja, sedangkan Pak Ogah tidak memiliki waktu kerja.

"(Pak Ogah) Kalau muncul pada saat jam-jam sibuk saja, sedangkan PPSU kan kerjanya ada waktunya sesuai jam kerja, dibagi dalam tiga shift. Tapi enggak ngerti, kita belum ada rencana," ucapnya.

Meski mendapat penolakan dari Djarot, Polda Metro tetap mengajukan proposal terkait anggaran yang akan dibayarkan untuk Supeltas. Padahal, Djarot sudah menegaskan tidak akan menggelontorkan anggaran untuk Supeltas. Karena tidak ada postingannya.

"Kalau honornya itu dari mana anggarannya? Belum terprogram. Terus kita lihat efektivitas seperti apa? Itu kan volunteer apakah sekarang sudah dibantu pemerintah tidak ada kemungkinan dia juga juga menarik uang lagi dari pengendara yang melewati jalan itu," tegas Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan pihaknya belum melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan adanya Supeltas. Dia menambahkan, Supeltas tidak akan menjadi pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU).

"Kalau kita buka kan itu sama aja membuka profesi baru lagi. Justru karena itu volunteer diberikan pemahaman, ada yang mengajukan jadi PHL, pasukan orange ya, enggak," tuturnya.

Tak hanya mengirim proposal ke Pemprov, Polda Metro juga mengajukan proposal ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Jadi ada dua yang memberikan bantuan ini, kemarin ketemu serahkan proposal pada gubernur, satu. Yang kedua Kadin, kemarin Kadin membuka jalan yang buat MoU, kita sedang garap MoU ini," ujar Halim di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/8).

Menurut Halim, untuk berapa bayaran untuk Supeltas polisi masih menunggu keputusan dari dua institusi tersebut.

"Tergantung daripada anggaran yang mereka berikan, Pemda dengan Kadin," pungkasnya.

Terkait porposal tersebut, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan ada wacana jika gaji yang akan diterima Supeltas sekitar Rp 3,3 juta atau UMR.

"Kalau (gaji) dari APBD akan dibahas bersama DPRD anggaran itu kami eksekutif dan legislatif juga beliau menyiapkan instrumen seperti pola rekrutmen, sistem penilaian, penggajian dan sebagainya masih disiapkan teman Ditlantas," ujar Sigit ketika dihubungi.

Sampai saat ini belum ada besaran gaji yang akan diterima oleh Supeltas. Walaupun sempat ada wacana nantinya gajinya mereka akan sesuai UMR Jakarta sekitar Rp 3,3 juta perbulan. Terkait seragam dirinya menyerahkan kepada Ditlantas.

Meski masih menjadi pro kontra, Polda Metro tetap menyebar Supeltas di sejumlah titik ibu kota.

Bagaimana dengan bayarannya?

Polda Metro mengungkapkan bayaran sementara Supeltas sudah diplot yakni dari pengendara yang melintas.

"Ya untuk sementara dari penggunaan kendaraan yang membagi dengan suka rela kepada petugas Supeltas, nanti ke depannya kita akan usaha agar dapat gaji," ujar Halim.

"Ini sudah mulai pelatihan, silakan lihat di Polres-Polres," tambahnya.

Dia menjelaskan, pelatihan ini sudah dimulai sejak Senin dan akan dilangsungkan selama lima hari. Setelah dilatih, para Supeltas akan dilantik di Mapolda Metro Jaya.

"Pelatihannya lima hari. Nanti pengukuhannya di Polda sini hari Sabtu pagi. Sabtu langsung main," katanya.

Hingga saat ini, sudah 480 orang Supeltas siap diperbantukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Nantinya, Supeltas tersebut akan diberikan alat-alat penunjang untuk atasi kemacetan.

Baca juga:
Bahas gaji Supeltas, Polda Metro kirim proposal ke Pemprov & Kadin
Gubernur DKI sudah terima proposal untuk gaji Supeltas
Tunggu anggaran cair, Polda Metro tunda program Supeltas
DPRD usul Polda Metro minta dana hibah DKI buat gaji Supeltas
Sudah 480 orang daftar jadi sukarelawan pengatur lalu lintas

(mdk/rhm)