Tayangan porno di videotron, bukti birokrasi tak pernah kerja serius

Tayangan porno di videotron, bukti birokrasi tak pernah kerja serius. Wasekjen PKB mengkritik kinerja birokrasi Jakarta lantaran lolosnya konten porno di videotron dekat kantor Wali Kota Jaksel.

Videotron di dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan bikin heboh karena memutar video porno. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai peristiwa ini membuktikan adanya ketidakbecusan dari segi pengawasan dari birokrasi.

"Ini meneguhkan anggapan kita bahwa birokrasi kita enggak pernah kerja serius, asal kerja tanda tangan tanpa dibaca dulu, mungkin ada yang menyalahgunakan izin konten dalam videotron itu artinya pengawasan kita sangat lemah. Birokrasi tidak pernah serius untuk melihat masalah ini," kata Maman saat dihubungi, Jumat (30/9).

Wasekjen PKB ini menambahkan, materi pornografi memang harus diawasi secara tegas. Sebab dia merunut peristiwa terdahulu, yaitu banyak ditemukannya muatan pornografi di buku-buku pelajaran sekolah.

"Bukan hanya soal videotron, kita juga sering temukan materi di buku pelajaran soal radikalisme, pornografi itu bisa masuk dan lepas dari pengawasan," ujarnya.

Lebih jauh, dia berharap agar kepolisian dapat melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku yang memutar video porno tersebut.

"Dan umumkan kenapa bisa terjadi seperti itu dan tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Kejadian ini jadi pembahasan di media sosial baik Twitter maupun Facebook. Foto dan video ini menyebar dengan cepat.

Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Hermawan mengatakan videotron itu milik Transito Adiman Jati Transito Advertising. Selanjutnya, Ujang akan berkoordinasi dengan dinas pajak.

Kasiop Satpol PP Jakarta Selatan, Luasman Manihuruk mengatakan kejadian ini cukup memalukan. Untuk pelanggarannya akan diselidiki terlebih lebih lanjut. "Rugi secara moral, semua lapisan dirugikan," tegasnya.

Wali Kota Jaksel Tri Kurniadi mengaku kaget mendengar ada papan iklan mempertontonkan adegan video porno. Menurut dia, yang bertanggung jawab mengoperasikan iklan tersebut adalah dinas pajak.

"Saya juga baru tahu, saya mau ngecek siapa yang muter, siapa yang tanggung jawab. Saya mau panggil dinas pajak," kata Tri.