Teleconference dengan Emil, JK tanya dampak kenaikan BBM dan UMK
JK merasa puas dengan jawaban Emil.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi tadi mengunjungi ruang situation room yang terletak di Kantor Bina Graha Jakarta. Di sana JK melakukan teleconference dengan sejumlah pejabat negara, di antaranya petinggi Mabes Polri, BMKG, Kemenhub, Wali kota Bandung Ridwan Kamil dan Bupati Brodjonegoro Sutoyo.
Kepada Ridwan atau biasa disapa Emil, JK bertanya bagaimana kondisi kota Bandung pascapengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Saat BBM naik, kita rapatkan koordinasi angkot tidak masalah. Yang demo itu buruh karena bertepatan dengan etik-detik kenaikan harga BBM," jawab Ridwan atas pertanyaan JK, Jumat (21/11).
Menurut Ridwan, aksi mogoknya sopir angkot dianggap aman dan terkondisi setelah terjadi kesepakatan dengan Pemkot. Puas mendapat jawaban EMil, JK kemudian bertanya soal Upah Minimum Kota (UMK) Bandung.
"Kalau UMK bandung berapa?" tanya JK.
"Di wilayah kota sepakat antara pengusaha dan buruh naiknya jadi Rp 2.310.000. Bekasi yang paling tinggi, 2,9 juta," jawab Ridwan.
JK pun menjawab setuju jika UMK sebesar Rp 2,3 juta. "Kalau Rp 2,3 juta oke," ujar JK.
Baca juga:
Demo buruh kenaikan UMK macetkan jalan, warga Cikarang stres
Menaker Hanif cabut kewenangan daerah awasi UMP 2015
Menaker Hanif kerahkan 1.507 pengawas awasi pelaksanaan UMP 2015
Demo tolak BBM dan UMP, buruh bakar boneka pocong berwajah Ahok
Dituding buruh lakukan politik kosmetik, ini jawaban Ganjar
UMK buruh di Surabaya lebih besar Rp 10 ribu dari UMK DKI
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.