Tema Pansus Angket DPR lebih mendominasi di pameran komik KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pameran komik tentang pemberantasan korupsi. Kebanyakan, tema yang diangkat komikus adalah pansus hak angket terhadap KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pameran komik tentang pemberantasan korupsi. Kebanyakan, tema yang diangkat komikus adalah pansus hak angket terhadap KPK.

Andri, salah satu komikus yang ikut berpartisipasi pameran hari ini mengungkapkan alasannya mengangkat tema hak angket KPK lantaran merasa pembentukan pansus untuk mengangket komisi anti rasuah sama saja tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, anggota DPR sendiri banyak terlilit kasus di KPK.

"Saya tertarik aja ambil tema ini, aneh aja sama pansus hak angket, katanya mau membangun marwah KPK, agar bisa interospeksi, darimananya, bahkan mereka sendiri yang terjerat," ungkapnya di Jakarta Creative Hub, Minggu (20/8).

Tidak hanya, Andri, dua remaja juga tertarik ikut serta dalam pameran ini. Dimas, salah satu dua pemuda, mengungkapkan adanya pameran seperti ini menjadi pemacu dirinya akan pentingnya pemberantasan korupsi. Tidak dalam skala besar, melainkan mai dari diri sendiri.

"Korupsi itu kan mulai dari hal sepele, saya enggak usah lihat korupsi kasus besar yang ditangani KPK. Harusnya dari kita sendiri yang memberantas korupsi diri sendiri. Korupsi waktu itu misalnya sepele tapi punya dampak besar, bikin temen kesel misalnya," ujarnya sambil tertawa.

Pantauan merdeka.com ratusan partisipan memenuhi Jakarta Creative Hub. Sekedar melihat-lihat karya komikus, atau memotivasi diri tentang bahaya korupsi.

Wakil ketua KPK, Laode Syarif pun ikut memeriahkan pameran tersebut. Dia juga menceritakan pengalamannya tentang sebuah nota.

Diceritakan, Laode membeli sebuah barang. Petugas toko menawarkannya pilihan nota kosong atau ditulis saja.

Laode pun memutuskan agar petugas toko itu menulis harga barang yang dia beli.

"Dari situ sudah ada celah untuk korupsi," tukasnya.

Baca juga:
Novel Baswedan minta Miryam bersaksi dengan jujur soal korupsi e-KTP
Pansus KPK sebut Rekaman Miryam harus diuji forensik
KPK tegaskan safe house aman dan layak untuk saksi
Pansus datangi safe house, KPK sebut bisa hambat tangani kasus
KPK bantah pernah beri Rp 500 juta ke saksi kasus Akil Mochtar