Temui Jokowi, KY minta kewenangan untuk sadap hakim

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai anggaran KY.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan, masalah anggaran dan kewenangan KY menjadi bahasan utamanya. Salah satu kewenangan KY yang ingin kembali diberlakukan adalah mengenai masalah penyadapan.

"Masalah anggaran dan kewenangan-kewenangan KY yang selama ini terhambat, penyadapan, perekaman kan kami punya kewenangan," kata Imam kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi, Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut dia, KY memiliki kewenangan penyadapan sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi batasan KY, diperbolehkan menyadap tidak menyangkut soal pidana.

"Kami menyadap karena tidak menyangkut pidana tapi etik. Makannya itu tadi ada Menkum HAM yang akan mengharmonisasikan hal ini," jelasnya.

Selain itu, KY meminta Jokowi untuk membuat payung hukum soal rekrutmen calon hakim. Sebab, selama lima tahun terakhir ini, tidak ada rekrutmen calon hakim karena belum adanya peraturan presiden (Perpres).

"Yang penting juga kami bersama MA kan sekarang ini merekrut hakim biasa. Ini hampir lima tahun enggak ada rekrutmen, itu menghambat karena khawatir terjadi krisis hakim. Ini karena belum ada perpres yang mengatur pembiayaan untuk calon hakim, dulu ada calon hakim PNS," jelas Imam.

"Sekarang dalam UU yang baru kan hakim dan calon hakim pejabat negara, perlu dirubah nomenklaturnya melalui kepres," imbuhnya.

Baca juga:
KY minta Jokowi bentuk pansel dan perpres rekrutmen calon hakim
KY sindir DPR persulit proses pemilihan calon Hakim Agung
Apa jadinya kalau hakim digaji besar malah suka selingkuh?
Tuding pemilihan hakim agung bermasalah, PT DKI curhat ke DPR
Soal tren hakim selingkuh, MA justru kritik peran KY