Temui Wapres, Wantimpres Beri Saran Soal IKN hingga Pengembangan UMKM

Sejalan dengan program Pemerintah

Wapres menyambut baik masukan yang diberikan Wiranto dan anggota Wantimpres lain. Dia mengatakan masukan-masukan tersebut sejalan dengan fokus Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala pelaku UMKM seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. MPP nantinya menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi dan memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri rencana tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.

Kedua, terkait pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar pendidikan kita ini dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka.

Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat.

“Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urai Wapres.

Wapres berharap, Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi. “Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres.

“Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap,” pungkas Wapres.

Turut hadir bersama Wiranto diantaranya; Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo.

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.

UU IKN Disahkan

Diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. RUU IKN telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1).

Laporan RUU IKN dibacakan oleh Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia. Pengambilan keputusan diambil oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Puan.

Saat akan mengetok palu pengambilan keputusan ada yang meminta waktu untuk interupsi. Namun Puan tidak memberikannya dan meminta interupsi dilakukan setelah pengambilan keputusan.

Kemudian Puan melanjutkan keputusan karena suara mayoritas di DPR menyetujui RUU IKN. Hanya PKS menolak RUU IKN disahkan.

"Karena dari sembilan fraksi ada satu yang tidak setuju artinya bisa kita sepakati delapan fraksi setuju artinya bisa kita setujui," ujar Puan.

Dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU IKN. Meski fraksi-fraksi yang setuju memberikan catatan-catatan.

Reporter: Delvira Hutabarat