Terkait Otsus, Komponen Masyarakat Papua Barat Sepakat Jaga Stabilitas Keamanan
Lembaga dan elemen di Papua Barat setuju terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau. Lembaga Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Fraksi Otsus DPR PB, DAP Wilayah III Doberay, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat bersepakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.
Lembaga dan elemen di Papua Barat setuju terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau. Lembaga Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Fraksi Otsus DPR PB, DAP Wilayah III Doberay, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat bersepakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.
Ketua MRP Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun Sebagian besar aspirasi mereka sudah masuk dalam revisi UU Otsus. Dari sejumlah pasal tersebut, di antaranya tentang kehadiran Fraksi Otsus di tingkat kabupaten kota.
-
Bagaimana cara KPU Papua dan Papua Pegunungan sampai ke Jakarta? Pesawat tersebut dipiloti Capt.Marsya da Fo.Guruh
-
Kapan KPU Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta? Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Bagaimana suku adat Papua mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023). Penampilannya tersebut sebagai bentuk untuk mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 akan digelar di Biak Numfor, Papua.
-
Kapan jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Jika usulan kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50 persen aspirasi terkait revisi yang kami berikan sudah dimasukkan dalam revisi. Kami sejauh ini sudah berjuang agar seluruh aspirasi kami di akomodir oleh pansus dan pemerintah," kata Maxi dalam sebuah diskusi yang digelar Rabu kemarin.
"Saya mengajak kita semua bersama-sama mengawal berjalannya Otsus. Tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau ada ketidakpuasan, ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berdialog," terangnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Otsus, George Dedaida menyampaikan revisi memang tidak bisa memuaskan semua pihak di Papua Barat. Fraksi juga sudah memberikan sejumlah poin dalam revisi.
"Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Proses pembangunan di Papua Barat harus terus berjalan. Dan itu perlu kerja sama semua pihak. Koordinasi lintas lembaga. Komunikasi dengan segenap elemen perlu ditingkatkan," tutur George.
Masih dalam alur diskusi, Ketua DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota mengakui selama kurun waktu 20 tahun berlangsungnya Otsus di Papua, masih banyak yang perlu dievaluasi. Dia mengambil contoh kasus pemerintah pusat terkesan enggan untuk berdialog. Bukan hanya itu, Horota menilai ada sejumlah persoalan yang tidak selesai.
Pandangan yang sama juga disampaikan Panglima Parlemen Jalanan, Ronald Mambiew. Menurut dia, salah satu indikator kegagalan Otsus adalah soal kewenangan. Pusat, menurut dia, belum memberikan sepenuhnya kepada Papua untuk mengurus daerahnya. Ronald berjanji Parlemen Jalanan akan terus kritis melihat pelaksanaan Otsus.
"Kami akan konsisten memberikan masukan dan kritik dengan cara-cara yang baik agar implementasi Otsus bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kehadiran Otsus bisa dirasakan semua masyarakat di Papua," tutur Ronald.
Narasumber lainya, Ketua Garda Merah Putih Papua Barat, Samuel Mandowen menyatakan sikap tegas pihaknya tidak berubah sejak awal yang sudah mendukung Otsus dilanjutkan. Menurutnya, selama pemberlakuan Otsus, ada sejumlah capaian pembangunan yang sudah dirasakan.
Baca juga:
UU Otsus Papua Diperpanjang, Pemerintah Pastikan Dana Otsus untuk Kesejahteraan
Mendagri Soal RUU Otsus: Kita Melindungi Harkat Martabat Orang Asli Papua
UU Otsus Papua yang Baru Bentuk Badan Khusus Dipimpin Wapres Ma'ruf Amin
DPR Sahkan Revisi UU Otsus Papua, 20 Pasal Diubah
Paripurna Penutupan Masa Sidang, DPR Akan Putuskan RUU Otsus Papua
DPR Gelar Paripurna Bahas Pengambilan Keputusan RUU Otsus Papua